Khairul Fahmi

Telaga Sarangan dan Air Terjun Tirtosari, Wisata Sekali Jalan

2011-03-25T22:51:00.000-07:00

Ditulis untuk www.faktapos.com

Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui, sekali perjalanan, dua obyek wisata indah, bisa didapat. Kira-kira demikian pendapat orang ketika berkunjung ke Telaga Sarangan. Disini, para wisatawan bisa menikmati keindahan sebuah telaga dan sekaligus juga mengagumi pesona Air Terjun Tirtosari yang hanya berjarak sekitar 2,5km dari telaga.

Terletak di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, anda bisa menjangkau obyek wisata ini dengan mudah dari Kota Solo, Jawa Tengah di sebelah barat, maupun kota Madiun, Jawa Timur di sebelah timur. Letaknya yang cukup tinggi di lereng Gunung Lawu, sekitar 1000m diatas permukaan laut, membuat suhu udara di lokasi ini sangat sejuk, bahkan sering terasa sangat dingin di malam hari.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menikmati keindahan telaga ini. Di sekeliling tepian telaga, banyak speedboat yang disewakan untuk mengelilingi telaga. Jika ingin sedikit romantis, bisa menggunakan sepeda air. Bagaimana jika takut air? Tak perlu khawatir. Para pelancong tetap bisa menikmati keindahan telaga dengan menunggang kuda atau menumpang delman. Semuanya dengan tarif yang relatif terjangkau.

Usai berkeliling telaga, perjalanan bisa dilanjutkan menuju air terjun Tirtosari. Bisa ditempuh dengan kendaraan hingga sekitar 1,5km. Selebihnya, sekitar 1km pengunjung harus berjalan kaki menyusur jalan setapak yang kadang menanjak dan berkelok. Sedikit berkeringat memang, namun takkan rugi mengunjunginya.

Sepanjang jalan menuju air terjun, terdapat banyak lahan sayur mayur seperti wortel, kubis, sawi milik warga. Jika beruntung, pengunjung bisa saja membelinya dengan harga murah. Sampai di air terjun, penat dan keringat serasa hilang melihat keindahannya. Banyak yang percaya, membasuh muka di air terjun ini bisa membuat awet muda.

Tak hanya wisata alam. Telaga Sarangan juga lengkap dengan sajian kuliner. Sate kelinci, jagung bakar dan wedhang ronde adalah menu utama di warung-warung lesehan yang berjajar di tepi telaga. Untuk oleh-oleh, aneka tanaman hias, kue maupun beragam kerajinan tangan bisa pula didapat di sekeliling telaga ini.

Ingin memperpanjang waktu menikmati keindahan alam disini atau bermalam? Tersedia banyak hotel dan penginapan dengan fasilitas memadai. Pengunjung bisa memilih sesuai kantong dan selera. Selamat berwisata.

Gemuruh di Lereng Wilis Panikkan Warga

2011-02-14T15:25:00.000-08:00

Nganjuk – Warga kecamatan Sawahan, Nganjuk, Jawa Timur yang terletak di lereng Gunung Wilis, siang tadi dipanikkan oleh suara gemuruh yang terdengar cukup keras. Mereka khawatir suara gemuruh itu berasal dari aktifitas Gunung Wilis.

Agus, warga setempat mengatakan, suara gemuruh itu sebenarnya sudah berungkali terdengar sejak Jum’at (11/2) lalu. Menurutnya, warga belum mendapat informasi apapun seputar suara gemuruh itu.

“Sering sekali (suara gemuruh red.) terdengar. Tapi yang paling keras ya sekitar jam tujuh malam kemarin, dan sekitar jam dua siang tadi. Kalau getarannya memang tak terasa,” kata Agus.

Selain mengkhawatirkan warga, suara gemuruh itu sempat juga membuat panik para pengunjung obyek wisata air terjun Sedudo, yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan. Para pengunjung rata-rata mengaku kaget saat mendengarnya.

“Saya sempat lari ke atas. Saya kira ada tebing yang longsor tadi,” tutur Susilo, salah seorang pengunjung.

Meski akhirnya merasa tenang karena ternyata tak ada tebing longsor maupun kejadian yang membahayakan, Susilo yang datang bersama rombongan keluarganya, mengaku tak akan berlama-lama di sana.

Sementara itu, dari pantauan Faktapos, hingga sore ini suara gemuruh masih terdengar berkali-kali. Meski demikian, aktifitas warga masih tetap normal dan tak tampak adanya kepanikan.(khairul fahmi)

Wilayah Jawa Timur Rawan Rusuh dan Amuk Massa

2011-02-09T10:32:00.000-08:00

Madiun - Amuk massa dan bentrok antar warga seperti terjadi di Pandeglang, Banten maupun di Temanggung, Jawa Tengah, juga berpotensi terjadi di wilayah Jawa Timur. Hal ini diungkapkan Brigjen Polisi Bambang Wahyono, Wakil Kepala Polda Jawa Timur kepada wartawan usai melakukan inspeksi ke Markas Polres Madiun Kota, Rabu (9/2) siang.

Menurut Bambang, semua wilayah di Jawa Timur memiliki kerawanan, dan pihak Polda Jawa Timur telah berupaya menjaga keamanan di seluruh wilayah hukumnya.

“Tugas Polisi adalah menjaga dan melindungi keamanan warga masyarakat, itu sudah sejak sebelum peristiwa akhir-akhir ini. Termasuk juga melalui kegiatan Polmas,” tegasnya.

Meski upaya pencegahan dan antisipasi telah dilakukan, Wakapolda berharap warga masyarakat dan umat beragama turut berperan menjaga keamanan di wilayahnya. Peran itu dapat dilakukan dengan turut aktif menjaga kerukunan dan menghindari perselisihan.

“Media juga harus mendukung upaya itu, karena walaupun kami sudah melakukan upaya preventif namun akan sama saja jika Masyarakat tak mendukung,” kata Bambang Wahyono.

Sementara itu dari pantauan, sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman tampak berjaga di sejumlah titik di kota Madiun seperti di Masjid Baiturrahman, Jalan MT Haryono yang menjadi pusat kegiatan Ahmadiyah, juga di Gereja Katholik Jalan Pahlawan, Kota Madiun.

Kepala Polres Kota Madiun, AKBP Krisno Halomoan Siregar melalui juru bicaranya, AKP Supandi membenarkan adanya peningkatan pengamanan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan tersebut.(khairul fahmi)

.

Ahmadiyah Madiun Tolak Turunkan Papan Nama

2011-02-09T10:25:00.000-08:00

Madiun - Pengurus Jamaah Ahmadiyah Cabang Madiun dengan tegas menolak menurunkan papan nama organisasi. Penolakan ini menyusul pernyataan Ketua MUI Kota Madiun, Sutoyo, yang meminta Jamaah Ahmadiyah Madiun segera menurunkan papan namanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dino Ferdian, Muballigh Jamaah Ahmadiyah Cabang Madiun mengatakan, pihaknya tak bisa begitu saja menuruti permintaan ketua MUI tersebut. Penurunan papan nama, hanya bisa dilakukan jika ada perintah dari pengurus pusat maupun wilayah Jawa Timur.

“Pengurus sudah berembug, dan hasilnya sepanjang tak ada perintah, tidak akan diturunkan. Bagaimanapun kami ini adalah organisasi resmi yang berbadan hukum,” tegas Dino.

Dino mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi intensif dengan aparat keamanan maupun pemerintahan untuk mengantisipasi merembetnya peristiwa Pandeglang ke Madiun. Menurutnya, selama ini hubungan jamaah Ahmadiyah dengan masyarakat sekitar juga cukup harmonis.

Sebelumnya, Ketua MUI Cabang Madiun, Sutoyo mengatakan telah melakukan berbagai upaya antisipasi agar aksi anarkis bernuansa SARA seperti terjadi di Pandeglang dan Temanggung tak merembet. Ia berharap masyarakat tak terpancing untuk melakukan hal-hal yang bersifat anarkis.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian dan juga menghimbau Jamaah Ahmadiyah agar menurunkan papan nama dan membaur dengan ormas-ormas lainnya,” kata Sutoyo.

Sementara itu, dari Kepolisian Resor Madiun Kota dilaporkan, pertemuan tokoh lintas agama yang rencananya dilangsungkan Rabu (9/2) siang, dibatalkan. Kepala Polres Madiun Kota, Ajun Komisaris Besar Krisno Halomon Siregar melalui juru bicaranya, Ajun Komisaris Supandi mengatakan pertemuan terpaksa diundur Kamis (10/2) siang. Pertemuan itu diagendakan membahas antisipasi aksi kekerasan dan bentrok antar warga.(khairul fahmi)

Service

2011-02-09T09:50:00.000-08:00

Catatan ini diambil dari buku kumpulan essay Umar Kayam (alm), Mangan Ora Mangan Kumpul. Sebuah kumpulan tulisan pendek, ditulis tiap minggu untuk Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, dengan gaya yang akrab kepada pembaca dan dengan cara seperti seenaknya, untuk menyatakan soal-soal sehari-hari yang tampaknya remeh-temeh - apa yang sebenarnya hendak dikatakan oleh Umar Kayam, sastrawan terkemuka, guru besar yang biasa menganalisis pelbagai soal, melalui tokoh Pak Ageng dalam kolom-kolomnya yang sangat digemari pembaca ini?

===================

oleh: Umar Kayam

Apakah service sudah dipahami di negeri kita? Tentu! Bukankah padanan untuk kata itu dalam bahasa kita: pelayanan?

Mr. Rigen, Ms Nansiyem, Beni Prakosa paham betul makna service atau pelayanan tersebut. Dari pukul 6 pagi hingga selesai teve pada pukul 23.00 konsentrasi mereka nyaris pada service saja. Melayani majikan atau boss dengan penuh dedikasi, bahkan kasih sayang. Bayangkan! Pada waktu fajar sudah merekah Beni sudah berteriak di kursi goyang saya.

"Slamat pagii, Pak Ageng!"

"Slamat pagii, Le. Pak-tung-plak-plak-tung-plak."

"Pak-tung-pak-pak-tung-pak! Teh apa topi, teh apa topi, Pak Ageng."

"Kopi! Ko-pi! Sudah hampir empat tahun kok masih saja bilang topi. Kopi!"

"Yes, Pak Ageng. To-pi!"

Bedes kepala batu itu pun mak brabat ke belakang lapor kepada bapak-ibunya. Pukul 6.15 entree Mr. Rigen dengan secangkir kopi panas, dua potong pisang goreng.

"Sarapannya mau nasi gudeg, nasi goreng atau toos dengan tigan orak-arik? Terus mau dahar sebelum siram atau sesudahnya?"

Dan kalau bilang sekarang, dengan sebat pula Kitchen kabinet saya bekerja dengan gesit dan efisien. Siapa bilang orang kita tidak paham service? Servis, pelayanan, mereka kurang bagus, aja takon dosa, out, out!

Tapi bener 'nih service sudah dipahami semua lapisan masyarakat? Dalam pesawat Garuda saya pernah menyaksikan seorang pramugari gemas, matanya melotot, mukanya menggambarkan rasa jijik kepada seorang ibu muda yang kebingungan melihat anaknya muntah-muntah. Penumpang (yang membayar) itu tidak ditolong malah ditinggal lari. Ah, apalagi yang menjijikkan begitu.

Permintaan sederhana buat secangkir kopi lagi saya dilayanai dengan muka anyel bin cemberut! Dan hari Miggu kemarin, di dalam cabin kelas eksekutif lho, seorang penumpang (yang membayar) mengeluh karena kopi yang diminumnya kok terasa dingin. Sang pramugari cuma tersenyum manis banget, tetapi tidak berbuat apa-apa. Kayaknya beliau itu mau mengatakan: "Woo, Pak sudah berapa-berapa, sudah untung, Bapak bisa naik Garuda hari ini. Kok masih nggrundel, lho. Mbok jadi orang itu jangan rewel to, Paak, Pak."

Saya sering tercenung melihat gejala seperti itu. Mr. Rigen tahu artinya service atau pelayanan dan melaksanakannya dengan baik an ikhlas. Miss pramugari? Edaan!

Ya tahu dong arti service. Tetapi, ngelap bayi muntah, nggodok kopi secangkir buat penumpang? Tunggu dulu dong. Memangnya aku ini batur atau babu penumpang apa? mBakyu saya dan pakde saya di rumah tidak berani mrintah-mrintah begitu. Kok ini....

Rupanya melayani, ngladeni, dan nyrevis ada nuansa-nuansa maknanya. Bahkan mungkin ada hubungannya dengan kelas! Mr. Rigen ikhlas, lega-lila melayani karena tugas batur yang all-round! mBak pramugari yang ayu menik-menik melayani pilih-pilih, muntah atau tidak. Wong di rumah tidak pernah melayani, tetapi dilayani je!

Lha, kalo kemenakan dan sepupu saya yang kerja di Bea Cukai dan Kantor Pajak itu? Makna service-nya bagaimana? Wee lha ....

12 April 1988

Pemerintah Pusat Diminta Responsif dalam Pengembangan PAUD

2011-02-08T10:11:00.000-08:00

Madiun - Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur bersikap responsif dalam mendukung program pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD). Bentuknya bisa berupa bantuan dana APBN dan APBD, maupun berupa pelatihan-pelatihan teknis pembelajaran dan penyelenggaraan.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Sumardi, peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Madiun cukup tinggi. Sepanjang tahun 2010 saja, terdapat sedikitnya 250 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Madiun.

Sumardi mengatakan, seluruh PAUD yang ada di wilayah ini diselenggarakan oleh masyarakat sendiri. Pihak Dinas Pendidikan hanya menyiapkan dukungan pelatihan tenaga pendidik dan teknis manajemen sekolah saja.

“Semuanya swasta atau masyarakat murni. Jadi dari tenaga, fasilitas maupun sarana belajar semua dicukupi secara mandiri,” kata Sumardi.

Meski mandiri, lanjut Sumardi, hal itu bukan berarti pihaknya tak melakukan pembinaan. Tahun ini, Pemkab Madiun mengalokasikan dana sedikitnya Rp 2,4 Miliar untuk dana insentif para guru TK/PAUD dan penyelenggaranya.

“Ini meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga kita bisa meningkatkan insentif guru TK dari Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu dan guru PAUD dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Sedangkan untuk penyelenggara mendapatkan Rp 100 ribu per lembaganya,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Sumardi mengungkapkan, 120 PAUD diantaranya, mendapatkan bantuan dana dari Bank Dunia melalui kerjasama pemeritah pusat. Selain berupa dana, para penyelenggaranya juga mendapatkan bimbingan teknis dalam hal pengembangan pendidikan anak usia dini.

“PAUDnya tersebar di 60 desa, masing-masing dapat Rp 90 juta yang diberikan secara bertahap dalam 3 tahun,” papar Sumardi.

Kerjasama itu, tambahnya, saat ini telah memasuki tahun ketiga, dan sebagian diantaranya telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaan kerjasama tersebut.(khairul fahmi)

Jamaah Ahmadiyah Madiun Tak Khawatirkan Imbas Pandeglang

2011-02-07T09:59:00.000-08:00

Madiun - Warga Jamaah Ahmadiyah di kota Madiun dan sekitarnya mengaku tak khawatir bakal terimbas peristiwa penyerangan oleh sekelompok orang terhadap warga Jamaah Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten Minggu (6/2) kemarin.

Ahmad Sumani, Humas Pengurus Jamaah Ahmadiyah Cabang Madiun mengatakan, pihaknya tetap melakukan kegiatan ibadah sholat lima waktu, tahajud maupun sholat jum’at seperti biasa dan tak terpengaruh kejadian di Pandeglang.

“Biarpun di luar sana terjadi huru-hara, kita tetap eksis seperti biasa. Ini bukan baru sekali ini saja namun sudah berkali-kali dan bertahun-tahun,” tegasnya.

Menurut Sumani, Masjid Baiturrohman di Jalan MT Haryono, Madiun yang sehari-hari menjadi pusat kegiatan warga Ahmadiyah tak pernah sepi dari warga masyarakat umum yang hendak menunaikan sholat. Bahkan saat sholat Jum’at, tak hanya diikuti warga Ahmadiyah saja,namun juga oleh warga sekitar masjid dan masyarakat umum.

Ia menambahkan, meski tak khawatir, pihaknya tetap mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa di Madiun. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait mengenai masalah itu.

“Kalau warga sekitar masjid ini tidak pernah mempermasalahkan aktifitas kami, bahkan kami membaur. Tapi tentu kami tetap siaga. Tadi Kapolres dan Camat sudah telepon saya untuk koordinasi, untuk pengamanannya kami pasrah pada pemerintah. Kami takkan melawan,” tuturnya.

Sumani berharap agar pemerintah berani menindak tegas perilaku anarkis yang kembali marak akhir-akhir ini. Bahkan dalam peristiwa di Cikeusik kemarin, tiga orang warga Ahmadiyah telah tewas mengenaskan.

Di Madiun sendiri tercatat sedikitnya 100 orang anggota jamaah Ahmadiyah. Mereka tersebar di sejumlah desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut, menurut Sumani, hanya sekitar 50 orang yang aktif mengikuti kegiatan di Masjid Baiturrohman.(khairul fahmi)

Mataram (Jogja) Takkan Pernah Sendiri

2010-11-12T09:24:00.000-08:00

oleh Khairul Fahmi

Bandara Adi Sucipto ditutup. Saya dan sejumlah rekan peliput Merapi pun mendatangi Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tak sengaja, saya bertemu seorang mahasiswa Universitas KH.Achmad Dahlan (UAD) di halaman Bandara. Kita berkenalan dan berbincang.

Mengejutkan. Rupanya ia berasal dari Lombok. Tepatnya kawasan Pejeruk, Kota Mataram. Dia berencana pulang ke lombok karena kuliah diliburkan. Sayang, penerbangan dari yogya ditutup. Ia pun harus naik bus dulu ke Surabaya untuk terbang ke mataram.

Pertanyaan pertamanya sangat mengesankan. Kebetulan saya juga mengaku berasal dari Mataram. Ternyata Rumah kami di tempat asal tak begitu jauh. Tak sampai satu kilometer.

"Ngapain ke jogja mas?" tanyanya sambil memperhatikan kamera mini DV penuh debu yang saya sandang.

Ia bahkan mengawasi saya lebih jauh. Saya mengenakan celana jeans hitam yang warnanya nyaris menjadi putih karena debu. Kumis yang tak sempat dicukur dan kulit penuh daki mungkin agak menakutkannya.

Sungguh pertanyaan sederhana itu menjadi sulit saya jawab. Tak ingin membanggakan diri. Tak ingin sok peduli. Apalagi sok pahlawan.

"Ada tugas meliput meletusnya Gunung Merapi," jawab saya.

"Gak takut mas? Saya dan banyak teman lain pulang ke Lombok karena khawatir letusan itu," tuturnya.

Saya hanya menggeleng dan tersenyum kecil. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan padanya.

Tentang masyarakat Merapi. Tentang para penyampai pesan Merapi di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK). Atau kisah para srikandi yang bahu-membahu dengan kaum pria, di Posko PMI, di dapur umum, di barak pengungsi bahkan di kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk menyelamatkan warga.

Mereka semua menyabung nyawa, menguras tenaga maupun mental untuk kemaslahatan umat manusia. Belum lagi para pewarta yang kadang mengabaikan keselamatan diri mereka.

Tapi semua kisah itu terkunci rapat di dalam benak. Tak ada cukup waktu. Ia hendak segera berangkat ke Surabaya. Khawatir tak mendapat tiket untuk terbang ke Mataram.

Ya sudahlah. Padahal saya ingin menceritakan apa yang saya lihat sepanjang perjalanan saya dari kawasan Sosrowijayan hingga tiba di Bandara.

Dekat Stasiun Tugu, saya melihat serombongan pemuda tanggung berjalan keluar stasiun. Mereka membawa spanduk bertuliskan 'Jogja Takkan Pernah Sendiri'. Spanduk sederhana. Yang membawanya, serombongan suporter bola dari Jakarta. Jakmania!

Di perempatan Gramedia Kotabaru, saya bertemu sekelompok perempuan muda. Dari ciri fisiknya, tak sulit ditebak. Mereka berasal dari Papua. Pulau yang baru saja juga tertimpa bencana. Membawa kardus-kardus untuk mengumpulkan uang dari para pengguna jalan. Mereka tak khawatir dengan panas yang cukup menyengat siang itu.

Saya sempat menanyakan pada mereka, kemana rekan-rekan prianya. Salahsatunya menjelaskan bahwa rekan-rekan yang pria, bergabung di lokasi-lokasi pengungsian. Tenaga dan otot mereka dibutuhkan disana.

Kisah belum berhenti ketika kendaraan kami mampir di Stadion Maguwoharjo, salahsatu lokasi pengungsian terbesar di Kabupaten Sleman. Tampak puluhan pemuda berderet-deret. Ada yang berseragam TNI, Polri, maupun berjaket almamater.

Disela-selanya tampak sejumlah pemuda tak berseragam. Mereka menggunakan tanda pengenal. Selain nama, kartu yang tergantung di leher itu bertuliskan 'Mahasiswa KalTim Peduli Merapi'. Semua sedang sibuk memindahkan barang-barang logistik dari sebuah truk secara estafet. Tak saling kenal namun kompak.

Sebuah tepukan di pundak mengagetkan saya. "Ayo kita bergerak lagi," teriak Wiryo Ortega dari dalam mobil. Ia penyiar Radio Elshinta Jakarta. Cukup militan. Tak jenak hanya mengabarkan berita-berita terkini seputar Merapi dari sebuah kamar kost 3x3 meter yang disulap menjadi studio mini plus tempat istirahat. Tak jauh dari Posko utama Bencana Merapi di Pakem, Sleman.

Ternyata saya melamun. Bahkan saya tak sadar, si mahasiswa tadi sudah pergi. Mungkin ia sudah duduk manis di sebuah bus AC jurusan Surabaya.

Ah, sayang saya tak sempat menceritakan kisah-kisah ini padanya. JIka sempat, bisa saja ia mengurungkan niat untuk pulang. Mungkin juga ia tetap pulang ke Mataram, dan segera kembali membawa serombongan relawan atau bertumpuk barang bantuan.

Saya membayangkan ia membawa spanduk besar bertuliskan 'Sesama Mataram, Pasti Saling Tolong'. Memimpikannya berada di tengah relawan di pengungsian. Di lehernya tergantung kartu bertuliskan 'Mahasiswa NTB Peduli'. Mengkhayalkannya berpakaian adat Lombok dan berdiri di tepi jalan membawa kardus berisi uang sumbangan pengguna jalan.

Namun ia telah pergi. Pulang tanpa arti. Saya takut, ia juga bahkan tak tahu bahwa pulau kecil bernama Lombok, maupun propinsi kecil yang bernama Nusa Tenggara Barat itu, bukanlah daerah yag sunyi dari bencana.

Semoga jika bencana terjadi di sana, saat Jakmania datang, ketika mahasiswi Papua menggalang dana, atau saat mahasiswa Kaltim mengangkut Logistik, mereka tak sekedar penonton di rumah sendiri. Mari Berhusnudzon...

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI WARTAWAN RADIO INDONESIA (ALWARI) CABANG SURABAYA

2010-07-09T09:20:00.000-07:00

Aksi intimidasi terhadap pers kembali terjadi. Selasa, 6 Juli 2010 dini hari, giliran kantor Majalah Tempo menjadi sasaran aksi pelemparan bom molotov. Kejadian ini hanya berselang sepekan setelah kehebohan yang terjadi akibat aksi borong Majalah Tempo. Laporan utama yang mengulas rekening gendut para perwira Polri, membuat jajaran kepolisian meradang. Berbagai pernyataan dilontarkan. Merasa terhina, dicemarkan nama baik, hingga membawa masalah ini ke ranah pidana. Ujungnya, Rabu, 30 Juni 2010 lalu, Mabes Polri resmi mengadukan Majalah Tempo ke Bareskrim Polri dengan menggunakan pasal 207 dan 208 KUHP.

Rentetan kejadian itu tak ayal menimbulkan dugaan bahwa kejadian Selasa dini hari terkait pemberitaan. Jika dugaan ini benar, apalagi jika para pelakunya ternyata memiliki kaitan erat dengan apa yang ditulis Tempo, ini berarti ancaman terhadap kebebasan pers. Dan setiap ancaman terhadap kemerdekan pers tentu harus dijawab : “KAMI TIDAK TAKUT, KARENA KAMI MENYUARAKAN KEBENARAN.”

Ini memang hari-hari yang berat bagi kebebasan pers. Sepanjang tahun 2009, telah terjadi 55 kasus kekerasan dan intimidasi yang dilaporkan. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Juni tahun ini, tindak kekerasan dan intimidasi terhadap aktifitas pers, telah mendekati angka 40 kasus. Sungguh, kerja jurnalistik adalah kerja yang benar-benar berbahaya.

Dari sekian banyak tindak kekerasan dan intimidasi itu, beberapa diantaranya menimpa wartawan radio. Februari 2009, Kasus Iqbal Saputra, reporter kantor berita radio Antero Banda Aceh, dianiaya oknum kepolisian saat bertugas meliput aksi mahasiswa. Kasus Mohammad Usman, jurnalis Kantor Berita Radio 68H di Riau yang diintimidasi oleh oknum Sinar Mas Group saat melakukan tugas investigasi lingkungan., pada bulan Maret 2010. Tak hanya di Indonesia, pada 15 Juni 2010 lalu, Desderio Camangyan, seorang jurnalis radio di Filipina tewas ditembak saat bertugas.

Meningkatnya upaya-upaya membungkam kemerdekaan pers menggugah Aliansi Wartawan Radio Indonesia (ALWARI) Cabang Surabaya,untuk turut prihatin dan menyatakan sikap sebagai berikut :

· ALWARI Surabaya mengutuk tindakan-tindakan tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab, yang ditujukan untuk memasung segenap upaya penyiaran informasi publik. ALWARI Surabaya mengingatkan, tugas dan profesi jurnalis di seluruh Indonesia dilindungi oleh Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 28 F Amandemen II UUD 1945.

· Menuntut adanya penyelidikan menyeluruh dan independen atas rentetan peristiwa yang terkait dengan pemberitaan Rekening Gendut Perwira di Majalah Tempo, Dimulai dari mengungkap pelaku aksi borong Tempo hingga penyerangan dengan bom molotov.

· Mengecam upaya kriminalisasi pers oleh Mabes Polri, yang dibuktikan dengan penggunaan pasal 207 dan 208 KUHP karena merasa terhina oleh ilustrasi celengan babi dalam majalah Tempo edisi 28 Juni - 4 Juli itu. Padahal, sebagai karya seni, ilustrasi itu tak serta merta bisa ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan. Ilustrasi itu juga bisa ditafsirkan bahwa polisi tengah menelisik rekening mencurigakan itu.

· Meminta Presiden agar memerintahkan seluruh institusi penegak hukum menyelidiki dugaan kepemilikan rekening yang mencurigakan itu dan jika terbukti benar, agar segera diproses sesuai hukum yang belaku. Penegakan hukum yang tegas dan sehat, adalah salahsatu pusat perhatian pers yang merdeka. Selama hukum tidak ditegakkan dengan seadil-adilnya, selama itu pula, kami para jurnalis yang tergabung dalam ALWARI, akan menyuarakan sekeras-kerasnya.

Surabaya, 9 Juli 2010

SEPTA RUDIANTO

KETUA
031-71439404

QUSNUL TAUHID

KOORDINATOR BIDANG ADVOKASI & KEBIJAKAN PUBLIK

081938136367/031-71555971

Tantangan Intelijen: Pengambilan Resiko yang Sah dan Ketaatan Hukum

2009-10-22T22:54:00.000-07:00

oleh: Khairul Fahmi

Komunitas intelijen Indonesia menghadapi tantangan besar. Diantaranya termasuk merosot drastisnya rasa percaya diri atas kemampuan melaksanakan misi secara kompeten dan legal. Konsekuensinya adalah adanya anggapan bahwa reformasi kebijakan dan kemampuan intelijen tidak akan dan atau dapat dilakukan hanya oleh komunitas intelijen itu sendiri. Bagian lain sistem dan institusi pemerintah maupun legislatif mesti terlibat.

Hal ini tentu tak sepenuhnya tepat, banyak hal yang dapat dan mestinya dilakukan oleh komunitas itu sendiri. Bagaimanapun, komunitas intelijen harus berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan pascareformasi. Komunitas juga mesti berhasrat menyajikan informasi yang berguna dan dapat dipercaya pada konsumennya. Sejumlah perubahan lain juga masih patut dan harus dilakukan. Tentunya tanpa menciptakan lebih banyak masalah ketimbang pemecahannya, yang dampaknya dapat melemahkan instrumen penting keamanan nasional Indonesia.

Berakhirnya Orde Baru ternyata tidak serta-merta menghadirkan kedamaian dan keamanan. Kebutuhan akan intelijen juga tidak begitu saja tergantikan oleh sumber-sumber informasi baru yang terbuka. Intelijen tetap merupakan hal penting. Begitu pula kemampuan negara untuk menyelenggarakannya (mengumpulkan informasi, menghasilkan analisa yang akurat dan bermanfaat, serta menyebarkannya pada konsumen).

Sasaran, tujuan dan kemampuan pengacau keamanan, teroris, kelompok-kelompok radikal (kiri, kanan, dan lain-lain), serta kelompok-kelompok separatis diidentifikasi dengan intelijen. Perkembangan fasilitas yang dimilikinya, pemetaan potensi militer yang mereka miliki dan sumber-sumbernya, dimonitor dan diukur juga melalui intelijen.

Tingginya angka pengangguran sebagai dampak 'keuntungan perdamaian' di wilayah intelijen tidaklah disukai. Meskipun ini berarti adanya kesempatan menyimpan, mengurangi kelebihan sumber daya pada organ-organ pelaksana serta memungkinkan pengendalian yang baik atas pelaksanaan tugas.

Namun memang sistem yang modern untuk pengumpulan informasi tetaplah mahal. Apalagi, kebutuhan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi pada wilayah tugas yang luas tidak hilang, Intelijen yang akurat akan meningkatkan efektivitas kebijakan, diplomatik dan gerakan militer secara signifikan. Meski intelijen yang baik tidak menjamin akan menghasilkan kebijakan yang baik, intelijen yang lemah secara terus menerus akan menghasilkan kebijakan yang salah. Pemerintah harus melanjutkan upaya mendapatkan sumber daya yang handal dan kompeten jika Indonesia menginginkan kemampuan Intelijen yang signifikan.

Tujuan akhir intelijen Indonesia adalah untuk meningkatkan keamanan nasional Indonesia dengan memberi informasi yang akurat kepada pembuat kebijakan dan mendukung operasi militer maupun keamanan dalam negeri. Terhadap tujuan akhir ini, salahsatu fungsi terpenting dari komunitas intelijen adalah menyediakan kumpulan analisis dari semua sumber yang mungkin (baik terbuka maupun rahasia) dan menyajikannya secara tepat waktu dalam bentuk yang bermanfaat. Hanya komunitas intelijen yang handal dan tak tersita perhatiannya oleh hal-hal yang sebenarnya menjadi tugas badan pemerintah lainnya atau penegak hukum-lah yang dapat melakukan fungsi pokok ini.

Terakhir, adalah penting untuk tetap memandang bahwa tidak ada restrukturisasi atau reformasi apapun bisa mengganti kerugian akibat kepemimpinan yang jelek. Jadi yang harus dilakukan oleh para pejabat senior komunitas intelijen baik saat ini maupun masa depan adalah memberi prioritas pada pengembangan keterampilan manajemen dan pengembangan budaya dimana prestasi dihargai, bakat dikembangkan, kualitas dinilai, pengambilan resiko yang sah didorong dan ketaatan pada hukum tidak diragukan lagi.

Latah Bola vs Demam Facebook

2009-06-10T22:58:00.000-07:00

Seorang teman belum tidur juga lewat tengah malam ini. Lonceng jam dinding sudah berdentang 12 kali. kamis menyapa. Namun status Yahoo Messenger maupun Facebooknya masih online. Saya sangat mengenal kesehariannya.

Ia lelaki serius. Pengetahuannya luas. Berbincang dengannya sangat mengasyikkan. Ia senang berdiskusi dan berdebat tentang banyak hal. ia tak memilih tempat. Tatap muka di warung kopi depan rumahnya, maupun melalui jasa internet.

Sungguh, malam ini tak lazim. Ya, selama ini selalu ia mengakhiri perbincangan sebelum pukul 23.00. Memang hari ini saya belum sempat menyapanya. Otak ini sedang merajuk. Tak hendak diajak berbincang soal politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Apalagi bicara ideologi. Maka saya menghindari dia.

Tapi kenyataan bahwa ia masih di depan komputer begitu mengusik benak. Saya menyapanya. Menanyakan kabar. Saya tanyakan ketaklaziman itu. Ia tak segera menjawab. Justru balik bertanya.

"Adik, apa yang kau tahu tentang Manchester United dan Barcelona?" Tanyanya pada saya.

Usia kami memang terpaut beberapa tahun sehingga kami terbiasa saling memanggil adik-abang.

"Ah, itu kan klub sepakbola Eropa bang. Manchester United biasa disebut MU, klub dari Inggris, sedangkan Barcelona, atau dikenal juga dengan sebutan Barca adalah klub Spanyol," saya menjawab.

"Lantas, apa kau tahu siapa itu Fergie? dan siapa saja pemain MU yang kau tahu?" cecarnya lagi.

"Fergie itu manajer MU, bang. Lengkapnya Sir Alex Ferguson. Saya tahu beberapa pemainnya. Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, dan Wayne Rooney. Dan ada satu orang dari Korea bang, namanya Park Ji Sung. " kataku lagi.

"Apalagi yang adik tahu soal kedua klub ini?" Ia kembali bertanya.

"Oh ya, kabarnya mereka akan bertanding dini hari ini bang. Mereka memperebutkan piala champions Eropa," saya mencoba menjawab.Saya sendiri tak tahu jam berapa pastinya.

Setelah itu hening. Saya tak sabar. Penasaran itu harus terjawab.

"Maaf bang, sudah selarut ini abang belum juga tidur, ini tak biasa. Ada hal yang seriuskah?" tanya saya.

Jawaban baru muncul di layar komputer beberapa saat kemudian.

"Ah, tidak dik. Malam ini, beberapa teman diskusiku tak muncul. Aku kesepian. Aku coba periksa status mereka di Facebook. Semuanya menyatakan sedang bersiap menonton pertandingan MU melawan Barca itu. Ada yang tidur dulu, ada yang pergi beli camilan, dan semacamnya," jawabnya.

"Lantas apa hubungannya dengan abang? Maaf bang, saya masih belum paham," saya mencecarnya lagi.

"Adik, kau tahu abangmu ini. Apa pernah kau lihat abangmu ini kehabisan kata, saat berdiskusi dengan kawan-kawan?" Ia balas bertanya.

Memang dia luas pergaulan. Bagi kami teman-temannya, ia bak ensiklopedi berjalan. Dan sekarang saya bingung dengan jawaban-jawabannya.

"Tadi, sebelum kau menyapaku, aku sudah termenung hampir dua jam di depan layar komputer. Aku hampir menangis. Aku merasa malu. Merasa begitu tak berarti. Kau lihat dik, status teman-teman kita itu. Semuanya bertema sepakbola. Dan aku baru sadar, aku tak mengerti sama sekali soal sepakbola," keluhnya getir.

Saya menenangkannya. Membesarkan hatinya. Saya katakan, masih banyak hal penting yang ia tahu dan perlu dikerjakan. Sepakbola hanya soal kecil di tengah berbagai persoalan politik dan ekonomi yang mendera bangsa ini.

"Tadinya aku berpikir begitu. Namun setelah kurenungkan, ternyata ini juga penting. Ini saatnya rakyat melepaskan sejenak penatnya menyaksikan pertarungan neolib dan kerakyatan. Soal Istri siapa yang lebih agamis, soal siapa lebih cepat dan siapa lebih baik. Dan aku.. aku.. tak bisa berkata apa-apa soal sepakbola," jawabannya bernada sedih.

Ah, abang yang satu ini rupanya malu hati karena tak bisa ikut mendiskusikan sepakbola. Terbayang di mataku, ia hanya menjadi penonton. Ia hanya bisa memandangi beranda facebooknya. Mengamati tiap kali perubahan status maupun adu komentar teman-temannya. Dan baru kali ini terjadi, ia absen dari sebuah diskusi yang berlangsung di depan matanya.

"Sudahlah bang. Tak perlu sedih. Yang penting abang merdeka menentukan pilihan prioritas abang sendiri. Dan abang selama ini memilih tak menyentuh isu sepabola. Abang harus konsisten," saya mencoba menenangkannya. Ia berterimakasih atas saran itu. Ia pun pamit hendak beristirahat.

Tak lama terlihat di layar saya, status facebooknya telah berubah.

"********* Teman-teman, selamat menonton pertandingan MU melawan Barca. Saya mendukung MU. Bukan karena Ada Fergie. Saya juga tak tertarik dengan Christiano Ronaldo ataupun Rio Ferdinand. Saya tak tahu akan seberapa kuat Edwin Van der Saar menepis serangan Barca. Tapi di MU ada Park Ji Sung, kawan. Ia pemain Asia pertama yang berlaga untuk ikut menentukan siapa jawara Eropa. Asia. Kali ini di sepakbola, pelan tapi pasti juga di isu-isu lainnya. Bersulang untuk kebangkitan dan kejayaan Asia... . . sekitar satu menit yang lalu."

Hahaha.. Abang memang tak pernah menyerah. Saya tersanjung. Saya merasa sangat dipercaya. Ia mau bertanya hal yang tak dimengertinya kepada saya. Saya yang selama ini sering mendengar petuah-petuahnya dan tak hendak menang jika berdebat dengannya. Ia menulis berdasar apa yang saya sampaikan padanya. Saya tak menyinggung Barca, dan karenanya ia tak menulis Barca.

Ia memercayakan harga dirinya. Ia menitipkan rasa malunya itu di layar komputer saya. Agar malu itu tak tampak di beranda teman-temannya. Agar harga diri tetap kokoh di dinding Facebooknya.

Saya menulis komentar pada statusnya.

"Quo Vadis abang sayang, sekedar latah berbicara bola, ataukah abang demam facebook?"

Tapi, komentar itu segera saya hapus lagi. Saya ingat. Ia telah menitipkan malu dan harga dirinya. Bang, Piss bang! Silakan onar asal jangan cemar!

Catatan Pinggir dari Kasus Manohara

2009-06-02T09:41:00.000-07:00

Saya mencatat sejumlah hal dari kasus Manohara ini. Antara lain:

1. Sejak awal, pemberitaan kasus ini lebih banyak dilakukan oleh media infotainment (masuk ranah hiburan). Desk news sejumlah media cetak dan elektronik, hanya mengangkat beritanya di awal kasus ini mencuat. Perdebatan soal apakah kasus ini masuk wilayah publik atau privat menjadi salahsatu hal yang menyebabkan kasus ini tak banyak digali oleh redaksi. Padahal ada kekerasan domestik yang masuk ranah publik disitu. Sementara itu, Infotainment terus nyinyir mengangkat sekecil apapun perkembangan kasus ini. Hasilnya, Manohara berhasil pulang.

2. Bandingkan dengan kasus Syekh Puji-Ulfah yang justru banyak diangkat oleh desk news. Mereka sama-sama masih dibawah umur. UU Perkawinan mengatur, warga negara dibawah usia 21tahun harus mendapat ijin orangtua saat menikah. Pernikahan diijinkan untuk wanita berusia 16tahun keatas. Pengecualian bisa didapat dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua pihak. Kasus ini dianggap masuk ranah publik. Padahal, itu pernikahan siri dan dengan ijin orangtua. Fenomena serupa juga terjadi di banyak daerah. Hasilnya, Syekh Puji bisa dikriminalisasi.

3. Bandingkan juga dengan kasus David Hartanto yang tewas di Singapura. Tak banyak media yang bersikap skeptis terhadap informasi yang didapat dari aparat Singapura diawal kasus. Semua dimakan begitu saja. Semua berubah ketika tim pencari fakta membeberkan temuan-temuannya. fakta-fakta yang disampaikan oleh tim dimakan pula secara utuh. Tak ada kerja keras tim liputan, tak ada penelusuran informasi, tak ada verifikasi.

4. Sudah menjadi rahasia umum, banyak sekali kasus kekerasan terhadap Warga Negara Indonesia di Malaysia. Tak hanya terhadap yang memasuki Malaysia secara haram. Infotainment tidak mengangkat kasus itu. Alasannya, kasus itu domain publik. Hasilnya, sedikit sekali pembaca, pendengar dan pemirsa media-media arus utama yang tahu ada berapa banyak kasus kekerasan dan bagaimana penanganannya. Berita yang dimuatpun tak berhasil menggugah kesadaran masyarakat untuk menuntut perlindungan lebih di luar negeri. Apalagi untuk menekan pemerintah dan palemen mempertegas perlindungan WNI.

5. Manohara lahir dari seorang ibu berdarah Bugis dan kasus ini akan dilaporkan ke Wapres Jusuf Kalla. Sebelumnya, kasus kejanggalan kematian David Hartanto di Singapura juga dilaporkan pada beliau. Hasilnya, kasus ini masuk wilayah politik. Tak lagi soal apakah lembaga pemerintah dapat dan telah bertindak efektif menangani kasus-kasus ini. Tapi lebih pada saling tuding disertai janji akan bertindak efektif. Bisakah, jika aturan yang ada memang tak cukup menggambarkan efektifitas itu?

Hipotesa saya:

1. Suka tidak suka, kita dihadapkan kenyataan bahwa kita adalah masyarakat yang lebih suka gosip atau menggunjing. Bahwa tayangan infotainment yang seringkali dinilai tak etis karena mengumbar wilayah privat dan mengabaikan kaidah jurnalistik lebih diminati.

2. Kita adalah masyarakat yang gamang. Tak punya kriteria jelas, mana wilayah publik dan mana wilayah privat. Kesulitan memilah mana yang penting dan apa yang penting dari hal-hal tak cukup penting. 'Take it or Leave it', kira-kira itu falsafahnya.

3. Dalam setiap kasus kita sibuk saling menyalahkan. Padahal, kuncinya jelas efektifitas. Baik aturan dan penegakannya saat kasus terjadi. Perdebatan soal siapa akan lebih efektif, itu soal berikutnya. Karena tak ada jaminan akan efektif jika aturan memang tak cukup memadai.

4. Media kehilangan skeptismenya. Ini menyebabkannya kalah oleh infotainment. Kita malas berburu informasi. Kita malas menyampaikan informasi yang berbeda. Kita hanya mengangkat cerita kronologis soal si anjing yang menggigit presiden. Tak ada yang mencaritahu itu anjing siapa, apa motifnya, bagaimana hal itu bisa terjadi di tengah pengamanan yang ketat, dan sebagainya. Berita bukan lagi berita.

5. Saya mulai mempertimbangkan untuk berhenti berlangganan kompas dan menggantinya dengan tabloid Bintang. Tak lagi menonton seputar indonesia, liputan6, reportase, fokus dan sebagainya. Menonton infotainment membuat saya tak bakal mati gaya saat ngobrol dengan teman.

Separah itukah? Piss..

Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Guru PNS Terlalu Manja?

2009-04-30T11:21:00.000-07:00

Hari Pendidikan Nasional kurang sehari lagi. Taman Siswa di masa Ki Hajar Dewantara sangat berbeda kondisinya dengan masa Ki (?) Jendral TNI Purn. Tyasno Sudarto saat ini. Begitu pun wajah dunia pendidikan diluar Taman Siswa.

Sekolah-sekolah sekarang begitu gemerlap, bangunan-bangunan megah dengan warna yang mencolok dan halaman parkir yang luas, berdiri kokoh. Selain Papan nama sekolah, tak lupa juga dipajang informasi bahwa sekolah ini berstandard internasional dan telah memenuhi ISO 9000: sekian.
Bagaimana gurunya? Guru-guru saat inipun telah berubah. Mereka bukanlah Oemar Bakri yang ke sekolah bersepeda kumbang. Kalalupun ada sepeda kayuh diparkir di tempat parkir guru, mungkin itu milik seorang penjaga sekolah yang baru diangkat.
Kesejahteraan para guru terutama yang berstatus pegawai negeri sipil telah meningkat pesat. Selain gaji, dan berbagai tunjangan lainnya, mereka juga mendapatkan tunjangan profesi. Itu mereka dapat setelah Aksesor menyatakan mereka lolos uji portofolio. Gaji mereka pun akan bertambah setidaknya dua kali lipat.

Harapannya, dengan meningkatnya penghasilan itu mereka bisa meningkatkan profesionalismenya. Peningkatan kualitas mengajar dan kapasitas keilmuan mestinya menjadi prioritas. Masalahnya, berapa banyak guru yang berkomitmen dan mempertanggungjawabkan penghasilan besar yang didaptnya itu dengan melakukan upaya peningkatan kemampuan atau kompetensi? Setidaknya membelanjakan sedikit penghasilannya untuk membeli buku?

Saya teringat ketika hampir dua tahun lalu di Mataram terjadi aksi unjuk rasa para guru. PGRI mengklaim aksi itu diikuti sedikitnya 17ribu guru se Nusa Tenggara Barat. Mereka menuntut pemerintah segera mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar bahwa anggaran pendidikan sedikitnya 20% dari belanja negara. Poster dan orasi yang disampaikanpun mengecam kurangnya perhatian atas nasib guru. Mereka merasa belum sejahtera.

Sejenak orasi itu begitu menghanyutkan. Saya baru tersadar ketika kembali memperhatikan suasana. Rasanya hampir menangis. Ketika rekannya tengah meneriakkan tuntutan kesejahteraan dan perhatian pemerintah, ribuan guru yang berada di bawah mimbar justru asyik merekam peristiwa itu. Ada yang menggunakan Kamera genggam, kamera saku, maupun telepon selular berkamera dari berbagai merk terkenal.

Saat mereka berteriak dan mengepalkan tangan ke atas, saya kembali terkesiap. Gelang-gelang emas melingkar di tangan ibu-ibu guru. saya jadi tak habis pikir. Kesejahteraan apalagi yang mereka tuntut.

Sementara saya, saat itupun memotret dengan sangat hati-hati. Khawatir kamera inventaris perusahaan yang saya pakai rusak. Bisa-bisa habis gaji sebulan untuk menggantinya.

Hari itu, bukan hari libur, namun para siswa terpaksa tak mendapatkan haknya untuk menimba ilmu. Mereka harus mengalah pada gurunya yang sedang menuntut hak. Para orangtuapun menggerutu. Mereka menyayangkan hal itu.

Hari yang sama di sudut kota yang lain, saya bertemu dengan seorang guru. Dia tak ikut berunjukrasa. Setiap hari dia harus naik turun angkutan, dan dilanjutkan berjalan kaki mendaki tanjakan di suatu lokasi yang tak seberapa jauh dari kota Mataram.

Hari itu dia memilih tetap mengajar murid-muridnya di sebuah bangunan yang saya ragukan layak disebut gedung sekolah. Bagaimana tidak, sebuah ruangan reyot dipakai untuk empat kelas. Para siswa dari empat kelas berbeda belajar di sebuah ruangan yang sama, dan terbagi dalam empat penjuru mata angin. Disitulah mereka setiap hari belajar demi menggapai cita-cita. Sekolah itu sebuah cabang atau filial dari sebuah sekolah pemerintah.

Saya juga bertemu seorang guru lainnya. Ia belum diangkat sebagai PNS. Gajinya pun tak lebih banyak dari bantuan langsung tunai yang dibagikan pemerintah. Gaji sebesar itu jika dihitung, tak akan cukup untuk ongkosnya pulang pergi mengajar. Namun dia tetap menjalankan pekerjaannya itu dnegan sungguh-sungguh. Baginya, ilmu sama dengan harta, harus dibuat beramal, apalagi dia tak punya harta selain ilmu.

Saya sempat bertanya, apakah sudah diusulkan PNS? kenapa tidak ikut sertifikasi? Dia menjawab, mungkin belum rejeki saya, banyak teman menyarankan saya untuk cari-cari pinjaman dana dulu untuk memperlancar proses itu. Tapi dia mengaku tak ingin mengotori kebaikan dengan hal-hal yang seperti itu.

Saya pun bingung. Kenapa yang masih merasakan ketimpangan tidak berteriak. Mengapa Halaman kantor Gubernur yang ramai itu justru terasa bagaikan sebuah pentas seni.

Sekilas terdengar celetukan seorang petugas Satpol PP yang mengamati jalannya aksi para guru itu. "Sudah diangkat jadi PNS gaji dobel-dobel masih kurang saja.. Murid dibiarkan keleleran. sekolah katanya gratis, tapi masih saja ada pungutan ini itu. Murid dipaksa ganti buku setiap tahun. Mereka enak bukunya dapat gratis dari penerbit, muridnya disuruh bayar. Dasar Manja.."

NTB Harus Bergerak

2008-03-20T08:26:00.000-07:00

Hijau Tanahku Lestari Alamku

Oleh: Khairul Fahmi

Setelah menimpa berbagai daerah, bencana alam akhirnya menghampiri daerah kita tercinta ini. Gempa bumi yang menelan korban jiwa dan materi yang tak sedikit di Dompu dan Bima beberapa hari lalu, musibah banjir bandang yang terjadi di beberapa tempat di pulau Lombok dan Sumbawa termasuk dalam rangkaian bencana yang datang silih berganti menimpa Indonesia tahun-tahun terakhir ini. Mengapa alam yang dicipta Tuhan sebagai rahmat tiba-tiba berubah menjadi laknat? Apa yang salah dengan perilaku manusia sehingga alam 'memusuhinya'?

Dalam masyarakat tradisional, manusia dan alam berposisi sederajat. Hubungan keduanya bersifat kontinuitas. Kearifan tradisional memandang manusia sebagai gambaran alam semesta. Manusia adalah dunia kecil (mikrokosmos), sementara alam adalah dunia besar (makrokosmos). Sebagai gambaran alam, manusia selalu berusaha menyesuaikan diri dan menyelaraskan irama kehidupannya dengan alam.

Namun hubungan harmonis tersebut pudar setelah manusia melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam terjadi, dan sejak itu perusakan lingkungan secara global dimulai. Paham-paham lama tentang keseimbangan digantikan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi untuk mengejar ambisi kapitalisme modern. Akibatnya, alam mengalami penipisan cadangan sumber dayanya, khususnya sumber daya yang tak dapat diperbarui dan kerusakan ekosistem. Belum lagi bencana karena perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global (global warming).

Menurut temuan Intergovermental Panel and Climate Change (IPCC), tahun 2005 terjadi peningkatan suhu di dunia 0,6-0,70 sedangkan di Asia lebih tinggi, yaitu 10. selanjutnya adalah ketersediaan air di negeri-negeri tropis berkurang 10-30 persen dan melelehnya gletser (gunung Es) di Himalaya dan Kutub Selatan. Dan di abad 21 ini diperkirakan terjadi kenaikan air laut sejauh 50 meter dari garis pantai kepulauan Indonesia akibat pemanasan global. Ini artinya, lebih dari 405.000 hektare daratan Indonesia akan tenggelam. Ancaman ini bersumber dari menipisnya kuantitas dan kualitas hutan di dunia dan efek dari rumah kaca.

Untuk dunia, pemanasan dan perubahan iklim telah menyebabkan meningkatnya permukaan air laut, hal ini bisa dilihat dengan makin tingginya ombak di pantai-pantai Asia dan Afrika. Apalagi hal itu di tambah dengan melelehnya gletser sebagian di sinyalir oleh IPCC berkontribusi meningkatkan permukaan air laut setinggi 4-6 meter. Dan jika benar-benar meleleh semuanya maka akan meningkatkan permukaan air laut setinggi 7 M pada tahun 2012.

Dampaknya secara umum yang juga dirasakan oleh seluruh dunia saat ini adalah makin panjangnya musim panas dan makin pendeknya musim hujan, selain itu makin maraknya badai dan banjir di kota-kota besar (elnino) di seluruh dunia.

Termasuk meningkatnya cuaca secara ekstrem, yang tentunya sangat dirasakan di negara-negara tropis. Jika ini kita kaitkan dengan wilayah Indonesia tentu sangat terasa, kota-kota yang dulunya dikenal sejuk dan dingin makin hari makin panas saja. Pemanasan dan perubahan iklim ini tentunya akan berdampak pada pola tanam petani di seluruh Indonesia dan di wilayah kita yang juga merupakan kantong pangan Indonesia. Sebab dengan cuaca ekstrem dan meningkatnya panas dan banjir juga menimbulkan kemunduran masa tanam dan gagalnya panen di mana-mana.

Belum lagi makin hilangnya kawasan mata air akibat hancurnya kawasan hulu kita. Hutan-hutan tropis yang tersisa ternyata tidak luput dari destruktif logging maupun dibakar dan kebakaran. Tingkat kerusakan hutan di Indonesia memang parah, data yang dilansir Walhi tahun 2006 menunjukkan, lebih dari 60 persen hutan Indonesia rusak akibat eksploitasi.

Situasi ini tentu saja jika terjadi, akan sangat mengancam Indonesia. Sebab dengan meningkatnya permukaan air laut, desa-desa pesisir Indonesia tentu akan langsung merasakan dampaknya.

Mulai dengan makin panjangnya jeda untuk tidak melaut bagi nelayan, saat angin barat. Yang tentunya ini akan berimplikasi langsung pada ekonomi keluarga mereka, maupun mengancam tenggelamnya lebih dari 4000 Desa-desa pesisir Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat.

Sebagai propinsi kepulauan, NTB tentu akan sangat dirugikan dengan ancaman tenggelamnya pulau-pulaunya, terutama pulau-pulau kecil yang cukup banyak jumlahnya.

Bencana alam menyadarkan kita akan perlunya mengubah paradigma berpikir dan menata kembali perlakuan kita kepada alam. Perubahan perlakuan terhadap alam dilakukan dengan kesungguhan menjaga dan melindungi alam dari kerusakan dan kehancuran.

Maka, demi lingkungan, kita berkewajiban peduli 'gerakan hijau'. Misalnya, menghijaukan kawasan lewat pohon-pohon baru yang berfungsi menyerap polusi dan menampung air. Warga masyarakat tetap menjadi basis pergerakan tetapi inisiatif sebaiknya datang dari kalangan pemilik modal (investor). Apalagi disadari, masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pemeliharaan lingkungan.

Kesadaran menjaga lingkungan harus menjadi poros pembicaraan. Ini termasuk mengungkap perubahan iklim, penyebab, ancaman, dan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan hidup, kesehatan, maupun keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat (sustainable society).

Tidak banyak memang yang memahami dan concern pada isu perubahan iklim. Masalah lingkungan sering dianggap tidak penting oleh banyak kalangan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ramah lingkungan merupakan satu dari sekian isu yang sampai saat ini masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku industri.

Dalam kerangka membuka wacana dan menyadarkan kita semua, perlu digagas kegiatan guna menyadarkan kita semua bahwa menjaga lingkungan adalah tanggungjawab segenap warga. Program yang mampu menggugah peranserta aktif warga masyarakat untuk peduli lingkungan. Berbagai bentuk kampanye dan kegiatan digelar dalam program tersebut. Tentunya, keterlibatan dan sinergi banyak pihak diperlukan.

Keamanan Nasional diantara Transisi Demokrasi dan Globalisasi

2008-03-20T08:17:00.000-07:00

oleh: Khairul Fahmi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dibidang komunikasi dan transportasi telah membawa dampak terhadap perkembangan sistem informasi, menjadikan dunia seolah-olah tanpa batas dan telah mendorong berkembangnya isu-isu global sangat dominan yaitu tentang HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup mewarnai situasi politik di Indonesia.

Isu demokratisasi yang terjadi diberbagai belahan dunia telah mendorong berbagai kelompok masyarakat dan kekuatan sosial politik untuk menuntut berbagai perubahan terhadap kebijakan politik pemerintah yang dinilai tidak sesuai atau mengabaikan kepentingan masyarakat.

Perkembangan hukum dan perundang-undangan khususnya dibidang politik, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan telah meningkatkan kesadaran politik rakyat. Demonstrasi, unjuk rasa dan tuntutan HAM akan merupakan bagian dari dinamika masyarakat dalam pengenalannya terhadap demokratisasi dengan tingkat persepsi yang menganggap bahwa demokratisasi berarti “serba boleh” termasuk boleh mengabaikan hukum dan perundang-undangan.

Isu global lainnya yang sangat berpengaruh terhadap situasi politik nasional adalah masalah lingkungan hidup. Kebijakan pemerintah di masa lalu maupun yang akan datang dalam pengelolaan sumber daya alam akan menghadapi dilema yang sama yaitu konflik kepentingan untuk mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dihadapkan dengan kerugian yang diderita masyarakat dan kerusakan alam sekitarnya. Jika kepentingan ini tidak dapat diakomodasikan, maka peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban tidak dapat dihindari.

Demikian pula demokratisasi di bidang ekonomi telah menggeser peran pemerintah dan meningkatkan peran swasta. Namun demikian kebijakan di bidang ekonomi, antara lain di bidang lalu lintas devisa pembebasan bea masuk impor dan berbagai paket deregulasi ekonomi dan perdagangan telah menumbuhsuburkan timbulnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemberian hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu telah mengakibatkan praktek monopoli dan oligopoli sehingga lebih mendorong adanya kelompok kecil masyarakat yang menguasai asset nasional dalam jumlah besar dan semakin mengakibatkan kesenjangan sosial sehingga berdampak pada meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban seperti penjarahan, perampokan perusakan dan sebagainya.

Kemajuan transportasi dan komunikasi elektronika juga mempengaruhi kehidupan ekonomi nasional ke arah kerjasama ekonomi yang semakin erat dan luas antar bangsa. Namun demikian meningkatnya kerjasama ekonomi dan lalu lintas antar bangsa juga telah meningkatkan kualitas kejahatan ekonomi dan kejahatan lainnya yang semula bersifat lokal dan nasional menjadi transnasional, menembus batas negara dan sistem hukum nasional yang para pelakunya mampu bergerak dari satu negara ke negara lain.

Dari sisi sosial budaya, masyarakat indonesia sedang dalam transisi simultan dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industri modern dengan laju perkembangan teknologi yang serba cepat dan tidak terimbangi dengan perkembangan mental. Kemajuan iptek disamping bermanfaat bagi umat manusia juga berdampak terhadap meningkatnya kualitas dan bentuk kejahatan yang berlingkup lokal, nasional maupun internasional. Penggunaan komputer yang makin meluas dalam kehidupan masyarakat mendorong peningkatan kejahatan dengan menggunakan sarana komputer.

Transisi lainnya adalah transisi budaya etnis kedaerahan kearah masyarakat dengan budaya nasional kebangsaan bahkan berlanjut kepada budaya global. Proses transisi ini berlangsung dalam proses interaksi sosial yang intensif yang dalam hal-hal tertentu masih menimbulkan peluang terjadinya kasus-kasus konflik nilai, pertikaian etnis, antar suku agama dan rasial serta dapat mengakibatkan ganguan keamanan berupa perkelahian massal, perusakan dan atau pembakaran.

Hal tersebut dipacu dengan menjamurnya tempat hiburan di kota-kota besar yang kadangkala menimbulkan konflik dengan kelompok masyarakat yang masih memegang teguh tata nilai lama dan tidak jarang mengakibatkan ganguan keamanan. Selain masalah sosial, tempat hiburan tersebut juga merupakan sasaran ideal bagi pedagang obat bius dan zat terlarang lainnya untuk memperlancar jaringan pemasarannya.

Implikasi terhadap keamanan nasional

Menyimak perkembangan kecenderungan-kecenderungan tadi terhadap kehidupan nasional di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya serta dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban, maka berbagai gangguan keamanan dalam negeri di masa depan bergerak dalam spektrum antara lain : kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terorganisasi, kejahatan kerah putih (white collar crime), kejahatan lingkungan, kejahatan ekonomi dan perbankan, manipulasi pajak, penyelundupan, penyalahgunaan kartu kredit. Selain itu kejahatan seksual dan kejahatan konvensional serta gangguan keamanan dan ketertiban lainnya masih tetap akan dijumpai.

Pada masa mendatang yang sangat dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan global dan regional, tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini menjadi semakin kompleks. Ketajaman dalam melihat perkembangan tantangan di bidang penegakan hukum dan keamanan serta dalam menangkap berbagai aspirasi mayarakat yang berkaitan dengan hukum dan keamanan merupakan suatu keharusan.

Kepekaan tersebut diproyeksikan pada peningkatan kewaspadaan dan ketanggapan melalui berbagai upaya yang efektif dan berpihak pada kepentingan umum dan manusiawi.Yang pada akhirnya mengarah pada upaya terwujudnya masyarakat madani yang demokratis, aman, adil dan sejahtera.

Menggagas Intelijen yang Efektif (1)

2008-03-20T08:14:00.000-07:00

oleh: Khairul Fahmi

Komunitas intelijen Indonesia menghadapi tantangan besar. Termasuk merosot drastisnya rasa percaya diri atas kemampuan melaksanakan misi secara kompeten dan legal. Salahsatu konsekuensinya, anggapan bahwa reformasi kebijakan dan kemampuan intelijen tidak akan dan dapat dilakukan hanya oleh komunitas intelijen itu sendiri. Bagian lain sistem dan institusi pemerintah maupun legislatif pasti akan terlibat.

Hal ini tidak sepenuhnya benar. Bagaimanapun, komunitas intelijen telah berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan pascareformasi. Komunitas juga berhasrat menyajikan informasi yang berguna dan dapat dipercaya pada konsumennya. Sejumlah perubahan memang perlu dilakukan, namun tentunya tanpa menciptakan lebih banyak masalah ketimbang pemecahannya, yang dampaknya dapat melemahkan instrumen penting keamanan nasional Indonesia.

Berakhirnya Orde Baru ternyata tidak serta-merta menghadirkan kedamaian dan keamanan. Kebutuhan akan intelijen juga tidak begitu saja tergantikan oleh sumber baru dari informasi yang terbuka. Intelijen tetap merupakan hal yang penting, begitupun kemampuan negara untuk menyelenggarakannya (mengumpulkan informasi, menghasilkan analisa yang akurat dan bermanfaat, serta menyebarkannya pada konsumen).

Namun rupanya, memahami kenyataan bahwa sasaran, tujuan dan kemampuan pengacau keamanan, teroris, kelompok-kelompok radikal (kiri, kanan, dan lain-lain), dan kelompok-kelompok separatis, perkembangan fasilitas yang dimilikinya, pemetaan potensi militer yang mereka miliki dan sumber-sumbernya, hanya dapat diidentifikasi, dimonitor, dan diukur melalui intelijen.

Pengangguran yang besar sebagai akibat “keuntungan perdamaian” dalam wilayah intelijen tidaklah disukai. Meskipun memang seharusnya ada kesempatan untuk menyimpan -mengurangi kelebihan sumber daya didalam dan diantara badan-badan, pengenalan efisiensi, pengendalian yang baik atas pelaksanaan tugas, mengurangi perhatian pada hal-hal yang sebenarnya menjadi tugas badan pemerintah lainnya atau penegak hukum- sistem yang modern untuk pengumpulan informasi tetaplah mahal.

Apalagi, kebutuhan untuk mengumpulkan dan menilai informasi pada wilayah tugas yang luas tidak hilang, Intelijen yang akurat secara signifikan meningkatkan efektivitas diplomatik dan gerakan militer, meski intelijen yang baik tidak menjamin akan menghasilkan kebijakan yang baik, intelijen yang lemah secara terus menerus akan menghasilkan kebijakan yang salah. Pemerintah harus melanjutkan untuk menemukan sumber daya yang signifikan jika Indonesia menginginkan kemampuan Intelijen yang signifikan.

Tujuan akhir intelijen Indonesia adalah untuk meningkatkan keamanan nasional Indonesia dengan memberi informasi yang akurat kepada pembuat kebijakan dan mendukung operasi militer maupun keamanan dalam negeri. Terhadap tujuan akhir ini, salah satu fungsi yang paling penting dari komunitas intelijen adalah menyediakan kumpulan analisis dari semua sumber yang mungkin (baik terbuka maupun rahasia) dan menyajikannya secara tepat waktu dan dalam bentuk yang bermanfaat. Hanya komunitas intelijenlah yang dapat melakukan fungsi pokok ini.

Terakhir, adalah penting untuk tetap memandang bahwa tidak ada penataan ulang atau pengaturan apapun yang dapat mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kepemimpinan yang jelek. Jadi yang harus dilakukan oleh para pejabat senior baik saat ini maupun masa depan dari komunitas intelijen adalah memberikan prioritas pada pengembangan keterampilan manajemen dan pengembangan budaya dimana prestasi dihargai, bakat dikembangkan, kualitas dinilai, pengambilan resiko yang sah didorong dan ketaatan pada hukum tidak diragukan lagi.

Gizi Buruk Terus Terjadi di NTB

2008-03-20T08:08:00.000-07:00

Empat Meninggal Sepanjang Januari – Maret 2008

Empat warga Nusa Tenggara Barat meninggal akibat gizi buruk sepanjang Januari – Maret 2008. Dinas Kesehatan NTB mencatat 63 kasus gizi buruk sepanjang kurun waktu ini.

“Satu diare berat karena terlalu lama, dua orang menderita infeksi saluran pernafasan akut, dan yang seorang lagi akibat komplikasi hepatitis,” ungkap dr.Baiq Magdalena, Kepala Dinas Kesehatan NTB saat menjelaskan pekembangan kesehatan di daerah ini, Selasa, 11 Maret 2008 lalu.

Selama tiga tahun terakhir gizi buruk terus terjadi. Menurut Magdalena, kasusnya tidak murni gizi buruk melainkan akibat berbagai penyakit.

Tahun lalu tercatat 1.401 kasus. Dari 52 orang yang meninggal, tiga murni karena kurang makan. Lainnya karena berbagai penyakit diantaranya pneumonia.

Sebelumnya, pada 2006 tercatat sebanyak 2.465 kasus dan 2005 mencapai angka 3.950 kasus. Dari jumlah itu, terdapat 467 kasus yang masih ditangani.

Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, dr.Sabar Setiawan menolak tingginya angka gizi buruk akibat kurangnya asupan yang terlalu lama sebagai kesalahan Dinas Kesehatan NTB.

”Penanganannya lintas sektoral. Dinas Kesehatan memberikan fasilitas,” ujarnya.

Menurut Magdalena, dana penanggulangan sadar gizi yang dilimpahkan ke daerah kabupaten-kota, pada tahun 2006 tidak terserap seluruhnya. Sayang, ia tak menyebut besarannya.

Selain gizi buruk, HIV/AIDS juga menjadi masalah serius di NTB. Angkanya terus meningkat, meski tak sebanyak di Papua dan kota-kota besar lainnya. Tahun ini saja, sudah tercatat 63 kasus. Diantaranya terdapat lima orang pegawai negeri sipil.

Menurut Kepala Seksi Kejadian Luar Biasa dr.Beny Nugroho, penderitanya terbanyak berusia 20-24 tahun. Tahun 2007, jumlahnya sebanyak 166 orang. Perinciannya, 121 orang laki-laki dan 45 orang perempuan.

NTB Makin Gersang

2008-03-19T02:51:00.000-07:00

Nusa Tenggara Barat makin gersang, kata Gubernur HL Serinata. Sudah amat sulit menjumpai tempat yang rindang dan sejuk, terutama di wilayah selatan Lombok dan Sumbawa. Keluhan itu diutarakannya saat mencanangkan penanaman dan pemeliharaan pohon serta gerakan perempuan menanam pohon di kawasan Waduk Pengga, Lombok Tengah, Sabtu (1/12) lalu.

Serinata menuding penggundulan hutan dan penggarapan lahan pada kawasan lindung menjadi penyebabnya.

“Dampaknya, sumber air berkurang. Bencana kekeringan dan tanah longsorpun menimpa warga di NTB,” ujarnya.

Lima tahun terakhir, lanjutnya, luas lahan kritis di NTB telah mencapai 527.800 hektare. Terdiri dari hutan kritis seluas 159.000 hektare dan non hutan 368.000 hektare. “Itu sama dengan 26 persen luas daratan NTB,” ungkap Serinata.

Penggundulan hutan di Indonesia rata-rata 1,5 juta hektare setahun yang mengakibatkan 50 juta hektare lahan kritis. “Jika itu dibandingkan, laju deforestasi di daerah ini cukup besar,” ucapnya prihatin.

Pemerintah Propinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota menyiapkan sedikitnya 13,5 juta pohon untuk mendukung pelaksanaan gerakan menanam serentak ini. Bibit tersebut rencananya akan dibagikan ke masing-masing kecamatan dan desa masing-masing minimal 1.000 pohon.

Membangun Kemitraan Polri Dan Masyarakat

2008-03-19T02:46:00.000-07:00

Oleh: Khairul Fahmi

Maraknya berbagai kasus kejahatan yang kesemuanya harus diungkap dan diselesaikan merupakan ujian yang berat bagi Polri. Berbagai janji dan pernyataan untuk menuntaskan berbagai kasus tersebut masih saja tidak mampu menghapuskan keraguan masyarakat akan kemampuan Polri. Banyaknya dark number disatu sisi dan berbagai keterbatasan di tubuh Polri seolah menunjukan ketidakberdayaan dan beban berat yang disandangnya.

Pengungkapan tindak kriminalitas memang merupakan tugas dan wewenang kepolisian. Namun tragisnya adalah fakta bahwa kekuatan kepolisian umumnya berkembang jauh di belakang pertumbuhan kriminalitas. Demikian pula anggaran untuk memodernisasi kepolisianpun sangat tidak memadai bila dibandingkan dengan meluasnya tugas-tugas keamanan masyarakat, yang semakin banyak terganggu oleh kasus pelanggaran dan kejahatan.

Dapat dibayangkan berapa banyak pelanggaran ketertiban dan kejahatan ditengah masyarakat yang akan lolos dari kejaran polisi dan tuntutan hukum. Namun bagaimanapun masyarakat tetap membutuhkan rasa aman dan kenyamanan hidup yang ditandai dengan adanya ketertiban sosial dan berkurangnya kasus kejahatan disekelilingnya. Oleh karena itu upaya terobosan untuk mengatasi masalah ini merupakan suatu keharusan. Salahsatu upaya yang mungkin dilakukan adalah upaya mensinergikan tugas kepolisian dalam pemberantasan kejahatan dan kebutuhan masyarakat akan keamanan dan kenyamanan hidup.

Ini merupakan suatu konsep kamtibmas dimana masyarakat mengambil peran yang lebih besar dalam upaya pencegahan kejahatan dan penumbuhan rasa aman warga masyarakat serta merasa bahwa polisi merupakan bagian yang sinergis dari dirinya. Dalam perspektif ini pembinaan kamtibmas dilihat sebagai suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi, dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya mayarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan. Hal itu berarti diperlukan adanya kepolisian yang lebih handal, peran masyarakat yang lebih besar, dan perhatian yang besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu.

Konsep ini mendasarkan diri pada asumsi bahwa kejahatan terjadi akibat faktor-faktor sosial yang relatif tidak terlalu dikuasai oleh pihak kepolisian. Kebutuhan pencegahan kejahatan perlu dipusatkan kepada faktor-faktor sosial penyebab kejahatan dan bahwa hak asasi serta kebebasan individu merupakan pertimbangan yang esensial dalam kebijakan kepolisian yang demokratis (Friedmann, 1998).

Apabila polisi ingin mencegah kejahatan dengan cara-cara yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka polisi harus bertindak dengan mendasarkan diri pada strategi dan seperangkat taktik yang merupakan tanggapan langsung terhadap berbagai prioritas yang didambakan masyarakat yaitu memerangi ketidaktertiban, pengurangan rasa takut terhadap kejahatan dan peningkatan kualitas hidup daerah.

Pengabaian terhadap prioritas masyarakat hanya berarti bahwa polisi bertindak bertentangan dengan informasi terbaik yang dapat diberikan oleh masyarakat. Bila hal ini terjadi, mungkin saja masyarakat akan menarik diri secara fisik dari peranan-peranan saling mendukung dengan sesama warga dan dengan demikian melepaskan kontrol sosial yang dulu mereka bantu dan secara otomatis ikut mempersiapkan pelaksanaannya di lingkungan tempat tinggal mereka.

Memerangi ketidaktertiban, pengurangan rasa takut terhadap kejahatan dan peningkatan kualitas hidup daerah sebagai esensi program pembinaan Kamtibmas dapat dilakukan dengan cara menyertakan variabel rasa takut masyarakat dan ketidaktertiban ke dalam program-program penanggulangan kejahatan, lebih berorientasi pada masalah sosial dan kemasyarakatan dan bukan pembentukan citra atas dasar gebrakan tindakan polisi yang reaktif. Pemahaman yang jauh lebih baik tentang masyarakat dan berbagai kelompok di dalam masyarakat adalah mutlak perlu.

Strategi tindakan dalam pembinaan kamtibmas tidak dapat mengasumsikan bahwa semua masyarakat itu sama, dan bahwa aparat hanya perlu dikirim ke suatu daerah semata-mata demi hubungan yang lebih baik dengan masyarakat . Disamping perlakuan yang layak, tanggapan yang cepat dan penanganan yang efisien atas permasalahan masyarakat, perencanaan pembinaan kamtibmas perlu lebih memahami peta sosial dalam masyarakat. Agar perencanaan pembinaan kamtibmas menjadi efektif perlu dilakukan pengenalan tentang struktur kekuasaan, reputasi yang menjadi pijakan kumpulan relawan potensial, dan jaringan formal maupun informal yang dapat digunakan untuk membantu atau dijaga agar jangan sampai menghalangi program pembinaan kamtibmas.

Tidak kurang juga pentingnya bahwa harus ada inisiatif dari masyarakat secara individu atau kelompok tanpa perlu menunggu polisi untuk menelaah dan memperbaiki layanannya. Hal itu juga berarti melalui semangat pemberdayaan dan rasa memiliki hak mengatur dirinya sendiri, masyarakat lalu memiliki kontrol yang lebih besar terhadap masalah-masalah yang tampak tak bermakna namun sebenarnya merupakan aspek penting dari pemberantasan kejahatan dan peningkatan kualitas hidup. Dan prakarsa itu akan menjadi efektif bila aktifitas itu merupakan aktifitas instrumental dan bukan simbolik semata sehingga keterlibatan masyarakat akan tampak berimbang dengan peran kepolisian.

Bila hal ini terwujud maka polisi akan memperoleh wewenang pemeliharaan kamtibmas tidak saja dari hukum pidana dan organisasinya, namun juga dari masyarakat yang mereka amankan. Dan akhirnya polisi dan masyarakat secara bersama akan berupaya menentukan suatu ambang batas gangguan ketertiban dan aturan-aturan untuk lingkungan yang akan diberlakukan apabila ambang tersebut dilanggar. Sementara keterlibatan langsung dari para petugas kepolisian dalam proses ini merupakan kunci yang membantu pengembangan konsensus mengenai perilaku yang cocok dan cukup kuat untuk daerah setempat, agar dapat bertahan bahkan selama polisi tidak ada.

Polri selama lebih dari dua dekade terakhir telah dipompa dengan pola pikir dengan pendekatan angka-angka, berupa penurunan crime total dan peningkatan crime cleared. Padahal kepolisian yang maju selalu mengandalkan keberhasilannya dari kepuasan masyarakat dengan penilaian melalui penelitian. Sepanjang sejarah memang ruler appointed police, jenis polisi pemerintah seperti Polri, cenderung merentang jarak dengan masyarakat karena banyak kepentingan yang berseberangan. Dalam iklim reformasi seperti sekarang sudah wajar apabila rakyat menuntut reformasi dalam unjuk kerja Polri. Dan ini tidak saja hanya berupa penurunan angka kriminalitas semata yang sudah menjadi rahasia umum bahwa angkanya pasti berbeda dari angka media massa ataupun LSM.

Reformasi di tubuh Polri memang harus diawali dengan perubahan paradigma baik sikap, pikiran dan tindakan dari penguasa menjadi abdi. Dalam jangka pendek, reformasi yang telah dilakukan seperti perubahan status menjadi sipil, perubahan kepangkatan, perubahan doktrin dan sistem pendidikan perlu dibarengi dengan perbaikan materiil, fasilitas dan pelayanan. Prosedur pelaporan dan pelayanan perlu disederhanakan dan ditertibkan sehingga trauma masyarakat akan prosedur pelaporan yang berbelit-belit dan adanya kemungkinan pelapor dituntut, atau dituduh sebagai pelaku kejahatan itu sendiri bisa dihilangkan. Penginformasian berbagai macam program layanan baru kepolisian dan perkembangan pengungkapan kasus-kasus perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui apa yang dapat dan telah dilakukan oleh polisi.

Dari pemaparan diatas, terlihat bahwa upaya pemantapan kondisi kamtibmas jauh lebih bermakna daripada sekedar penegakan hukum dan tanggapan reaktif terhadap kejahatan. Upaya tersebut haruslah dipandang sebagai tugas, evaluasi dan kehormatan polisi dan di masa depan mengarah ke perubahan yang tak terhindarkan tentang kerja dan operasi kepolisian, penugasan, struktur komando, evaluasi dan struktur penghargaan.

Namun demikian hal yang paling utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian dalam rangka pemantapan kamtibmas adalah partisipasi masyarakat. Karena walaupun sistem organisasi kepolisiannya baik, pemahaman kemasyarakatan dari personilnya baik, tidak akan sanggup menciptakan kondisi kamtibmas yang mantap tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat.

Izin Karaoke Siapa Yang Punya?

2008-03-19T02:41:00.000-07:00

oleh: Khairul Fahmi

Kota Mataram telah berkembang sedemikian pesatnya. Tumbuh menjadi kota yang disibukkan dengan beragam aktivitas. Mulai dari birokrasi, politik hingga bisnis dan investasi. Sejalan dengan beragam kesibukan itu, sejumlah bisnis baru mulai dilirik oleh para investor baik lokal maupun dari luar Mataram. Bisnis hiburan karaoke salah satunya.

Bisnis ini rupanya sangat menggiurkan. Badan dan otak akan penat bila dijejali terus oleh bla bla bla politik, kalkulasi untung-rugi dan lain sebagainya. Melepas lelah dengan bernyanyi bersama kolega, berjoged, maupun sekedar minum-minum menjadi salah satu solusinya.
Bebagai konsep hiburan ditawarkan, mulai dari restoran, hingga karaoke. Semuanya mengasyikkan. Di sejumlah lokasi, kafe dan restoran mulai bertebaran.

Tak mesti baru, adapula yang sekedar berganti baju. Jika sebelumnya hanya sekedar tempat makan, kini juga mengusung karaoke sebagai ikonnya. Pengunjungpun berdatangan, dengan berbagai maksud dan tujuan. Di saat seperti ini, promosi dan kreatifitas menjadi hal yang penting di tengah ketatnya persaingan bisnis hiburan.

Ada yang kreatif menawarkan karaoke disertai teman menyanyi atau pemandu lagu (PL) yang tentunya dari kaum hawa. Adapula yang saking kreatifnya menawarkan sexy dancer atau tarian erotis sebagai alternatif.

Bahkan ekstrimnya, ada yang kabarnya secara sembunyi-sembunyi meski telah menjadi rahasia umum, menawarkan PL maupun sexy dancer yang all in. Karaoke sambil cuci mata atau pegang-pegang bahkan dilanjutkan esek-esek, tentunya bakal menarik minat para hidung belang berkocek tebal untuk berkunjung. Duitpun akan datang.

Masalah lantas muncul. Sejumlah kalangan menduga banyak diantara tempat-tempat hiburan itu tak mengantongi izin. Kebanyakan tempat yang menawarkan one stop entertainment alias tempat hiburan serba ada seperti ini hanya mengantungi izin restoran. Tak ada izin untuk membuka karaoke.

Sejumlah Anggota DPRD Kota Mataram pun angkat bicara. Syamsu Rizal, salahsatunya. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini, mendesak Pemerintah Kota Mataram agar segera menertibkan sejumlah kafe dan restoran yang juga membuka usaha lain atau multi usaha yang belum mengatongi izin. Harus ada perbedaan antara izin usaha rumah makan (Restoran) dengan Karaoke yang dibukanya itu.

“Kami sangat mendukung dan berpihak pada keinginan masyarakat sebagai jalur aspirasi mereka. Biar masyarakat juga bisa menikmati hiburan dan usahanya,” imbuhnya sembari mempertegas pada kafe dan restoran yang lain di kota ini yang belum mengantongi izin agar segera mengurus izinnya.

Agar tidak terjadi kongkalikong antara pengusaha dengan pemerintah, lanjut Rizal, DPRD Kota Mataram melalui perwakilan komisinya meminta dinas terkait agar segera mengeluarkan izin usaha tersebut.

“Yang berhak mengeluarkan izin itu eksekutif, kami hanya mengingatkan saja. Tapi kalau ada dugaan kongkalikong antara pengusaha dengan pemerintah, maka masyarakat pasti akan bertindak tegas,” tegas Syamsu Rizal seraya meminta agar izin segera dikeluarkan dan jangan dibuat rumit.

DPRD yang notabenenya sebagai penyambung aspirasi masyarakat, kata politisi asal Partai Bintang Reformasi ini, intinya akan tetap melakukan fungsi kontrol. Caranya, dengan melakukan konsolidasi lebih lanjut dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Mataram.

”Jangan hanya bisa melihat sebelah mata saja. Yang perlu diperhatikan, harus ada pemisahan antara izin rumah makan dengan izin karaoke serta pemandunya,” tegasnya.

Menurutnya wajar kalau ada sikap reaktif dari masyarakat dan penegak hukum untuk melakukan razia atau penertiban terhadap kafe dan restoran yang belum mengantungi izin di kota ini.

“Makanya sebelum dilakukan penertiban oleh pihak yang berwajib, alangkah baiknya segera mengurus izin itu. Supaya masyarakat yang ingin menikmati hiburan tidak merasa terusik,” imbuh Rizal.

Hal senada disampaikan Ahmad Jafri, kolega Rizal dari Komisi IV DPRD Kota Mataram. Menurutnya perizinan ini juga akan menyangkut persoalan-persoalan sosial karena perizinan ini dibuat atas pertimbangan-pertimbangan sosial.

”Tidak bisa dihindari akan muncul masalah-masalah sosial. Lambat laun ini pasti akan diributkan (izinnya),” tandasnya.

Secara terpisah, Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Mataram, melalui Kepala Seksi Tempat Hiburan dan Rumah Makan, Said mengaku sudah melayangkan teguran.

“Secara lisan dan tulisan kami sudah memberikan teguran pada pemilik kafe dan restoran itu,” akunya. Ia menolak menyebutkan nama kafe dan restoran yang mendapat teguran.

Said mengatakan, sebenarnya tak masalah jika kafe dan restoran yang membuka karaoke serta pemandunya. Sepanjang tidak melanggar tatasusila atau norma yang berlaku dan memiliki izin. Tapi jika ternyata tidak memiliki izin, maka pihaknya akan menindak tegas.

Sebelum memberikan izin pada kafe dan restoran, lanjutnya, pihaknya terlebih dahulu akan membentuk tim untuk melakukan uji kelayakan, apakah pantas atau tidak untuk mendapat izin. Peraturan daerah yang mengatur tentang itu sudah ada.

“Acuan kita kan perda, tapi kalau tidak sesuai dengan perda kita akan tetap lakukan teguran, dan tindakan tegas,” tandasnya sembari mengatakan pihaknya akan membahas lebih jauh masalah perizinan itu dengan sejumlah instansi terkait.

Pernyataan yang lebih tegas datang dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram, Chaerul Anwar. Melalui Kepala Seksi Samapta Mahfuddin Noor, diungkapkan bahwa dalam waktu dekat Satpol PP Kota Mataram akan melakukan penertiban pada setiap kafe dan restoran yang diduga tidak mengantongi izin karaoke.

Selama ini, kata Mahfuddin, pihaknya sudah mengetahui ada dugaan sejumlah kafe di Kota Mataram yang belum mengantongi izin karaoke. Hanya saja pihaknya harus menunggu surat perintah dari Walikota Mataram, dan dari dinas terkait yang menangani masalah perizinan.

“Kita sebagai penegak peraturan daerah akan tetap melakukan penertiban, tapi setelah ada rekomendasi dari dinas terkait,” katanya.

Bagaimana reaksi para pengusaha kafe dan restoran mendengar rencana itu? I Gusti Putu Ekadana, pemilik kafe Sayung, mempersilahkan pihak Satpol PP melakukan penertiban.

“Kami siap menyambut. Izin kami lengkap. Setiap aturan kita penuhi, termasuk membatasi waktu layanan,” kata Ekadana.

Ia membantah tudingan tak berizin. Ekadana mengakui adanya kafe dan restoran yang tak berizin atau tak sesuai peruntukannya. Sayang, ia menolak menyebut identitas tempat tersebut.

Kita tunggu saja, akankah segera kita dengar dan saksikan adanya aksi bertajuk penertiban itu. Menarik untuk dipantau apakah penertiban itu sekadar formalitas semata atau penertiban sebenar-benarnya.

Menarik pula untuk disimak pernyataan Mahfuddin bahwa kalaupun nantinya ada permohonan izin oleh pemilik kafe atau restoran yang membuka karaoke, menurutnya kecil kemungkinan akan diberikan.

“Tidak mungkin Walikota akan berikan izin karaoke. Karena di karaoke pasti akan kita temukan minuman keras dan pemandu-pemandunya,” ungkapnya.

Tertarik untuk menjadi penonton? Aksi penertiban itu mungkin saja justru akan menjadi satu alternatif hiburan bagi warga kota. Entah itu serius maupun sebatas parodi. Yang jelas Mahfuddin pun tetap bersikukuh selama terbukti tidak menjalankan perda, pihaknya akan melakukan tindakan tegas. “Atau kalau tidak ditutup saja,” tandasnya enteng.

Berita Kriminalitas, Menenteramkan atau Meresahkan?

2008-03-19T02:32:00.000-07:00

oleh: Khairul Fahmi

Keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan. Mustahil tujuan pembangunan lainnya dapat berjalan tanpa ditunjang ketenteraman dalam lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal. Lantas bagaimana peran media informasi kriminalitas?

Rasa tenteram dapat diukur dengan melihat jumlah kejahatan, kebakaran dan kecelakaan lalu lintas. Asumsinya, semakin kecil jumlah kejahatan atau pelanggaran hukum, kebakaran dan kecelakaan lalu lintas, akan memberikan rasa tenteram pada masyarakat secara umum.

Pendapat tersebut dilontarkan Tri Yuniwati, aktifis Lembaga Studi Sosial dan Keamanan SOSECare Mataram, yang diminta menanggapi peran media massa menyebarluaskan informasi seputar kriminalitas dan keamanan.

“Kita harapkan ini menjadi jalan bagi upaya mengakselerasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum. Masyarakat juga akan paham bahwa peransertanya sangat dibutuhkan. Agar apa yang dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan hukum, keamanan dan ketertiban serta penumbuhan rasa aman warga dapat berjalan baik,” jelasnya.

Tri mengungkapkan, kenyataannya berbagai jenis kejahatan terjadi di wilayah ini. Umumnya yang dikeluhkan masyarakat adalah kejahatan seperti pencurian ringan biasa atau copet, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, penipuan, penganiayaan berat dan pencurian kendaraan bermotor.

Dari catatannya, angka kejahatan diperkirakan akan terus meningkat. Sebagai dampak kesulitan ekonomi yang semakin terasa. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.

Hal ini tidak dapat ditutup-tutupi. Justru pemerintah dituntut untuk lebih keras lagi dalam upaya menjaga keamanan lingkungan. Masyarakatpun sebaiknya tidak terpancing tindak kejahatan atau provokasi yang memancing emosi. Sehingga mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan.

“So, at last every body happy, pemerintah tidak lagi khawatir investor lari dan wisatawan tidak mau datang, masyarakat pun juga bisa tidur nyenyak karena merasa aman,” paparnya.

Tri juga mengharapkan agar pemberitaan kriminal dilakukan secara mendalam, tuntas dan mencakup segala aspek keamanan dan moral.

“Itulah kontribusi media demi terpeliharanya keamanan nasional. Tentunya dengan memperhatikan karakteristik, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Di tempat terpisah, Garry Smith, 53 tahun, seorang Warga Negara Kanada yang berdomisili di kawasan Senggigi, menyatakan sangat berterima kasih dengan adanya berita-berita kriminal yang dimuat media. Dengan demikian dia bisa lebih waspada.

“Saya tidak melihat itu sebagai hal yang menakutkan. Bisa menjadi early warning,” ujarnya.

Hal senada dilontarkan Christian Ferry, 45 tahun. Ia seorang pengusaha hasil bumi dari Surabaya. Ditemui di Bandar Udara Selaparang saat tengah menanti keberangkatan pesawatnya.

“Kita memang perhatikan masalah keamanan. Dan dengan adanya informasi media, dapat diketahui bagaimana situasi dan kondisi sebenarnya. Dengan begitu kami bisa menjalankan bisnis dengan tenang,” ujarnya seraya mengharapkan agar media selalu menyajikan beritanya sesuai fakta, berimbang dan menghormati hak asasi.

Komentar menarik disampaikan oleh Reni (40), seorang ibu rumah tangga di kawasan Pejeruk, kecamatan Ampenan. Ia mengaku tayangan berita kriminal bisa menjadi bekal dirinya mengasuh dan mendidik anak.

“Saya ikuti terus berita-berita ini. Terutama yang melibatkan remaja. Agar dapat saya antisipasi dan jadi bahan wejangan pada dua anak saya yang masih remaja, supaya tidak terjerumus pada hal-hal negatif,” jelasnya.

Nyandu Belajar atau Belajar ‘Nyandu’

2008-03-19T02:18:00.002-07:00

oleh: Khairul Fahmi

Bagaimana rasanya menghisap ganja? Sudah berapa kali mencoba barang haram itu? Itulah sekelumit pertanyaan yang dilontarkan sejumlah wartawan di ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Narkotika dan Obat Terlarang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Sepi… Nyaris tak ada jawaban yang keluar dari mulut HI, 17 tahun. Tertunduk dan malu… hanya itu yang bisa diperbuatnya dihadapan orangtua, penyidik dan kamera para pemburu berita. Hanya karena nikmat sesaat yang membawa sengsara…

Ya, HI adalah seorang diantara empat pelajar sekolah menengah yang tertangkap basah saat ‘memuja bulan’ dengan berpesta Narkoba jenis ganja, Selasa 10 Oktober 2006. Pesta Ganja itu digelar di sebuah kamar kost, yang notabene disewa oleh orangtuanya untuk mendekatkan diri dengan tempatnya belajar. Bukan untuk lebih mendekatkan diri dengan tempat transaksi atau bandar narkoba.

“Baru sekali ini mencoba, barangnyapun tidak beli, ini pemberian,” ungkapnya lirih.

HI adalah siswa pindahan dari sebuah sekolah di Sumbawa. Ia mengaku mencoba atas dasar keinginan bersama rekan-rekannya tanpa ada paksaan.

Lain lagi yang dilontarkan W Jay, 17 tahun. Dia juga tertangkap di lokasi itu. W Jay mengaku belum sempat merasakan pengaruh dari ganja yang dihisapnya.

“Baru nyoba sekali, terus saya pulang, jadi belum tahu rasanya,” ungkapnya malu-malu.

KW, juga 17 tahun, siswa sebuah sekolah menengah swasta, tak bersuara sepatahpun. Di sudut sofa ruang pemeriksaan itu ia hanya meringkuk bungkam. Nyali ‘anak baru gede’ ini seolah sirna di hadapan sekian banyak mata.

Lebih memprihatinkan lagi FL.. Saat tertangkap masih mengenakan seragam sekolah. Dibanding rekan-rekannya, usianya lebih tua, 18 tahun. Rekan sekelas HI dan W Jay ini tak kuasa menjawab saat ditanya apakah sempat mengikuti pelajaran di sekolah atau membolos saat berpesta. Hanya bisa menundukkan muka.

Penangkapan kali ini memang mengejutkan. Banyak yang terperangah. Tak mampu berkata-kata dan hanya bertanya dalam hati. Sudah sedemikian parahkah adik-adik kita ini?

Sudah sedemikian jauh pergaulan mereka hingga menyentuh sang Bandar narkoba. Mereka menyebut nama seorang pria sebagai orang yang memberi ganja. Polisi bergerak cepat, si lelaki ditangkap. Ia mengakui perbuatannya. Sayang, polisi tak memunculkan wajah dan identitasnya. Komisaris Besar Ismail Bafadal, Direktur Reserse Narkotika dan Obat Terlarang mengaku masih berupaya membongkar jaringannya.

Mereka tidak membeli. Bukan tak mungkin setelah mereka ketagihan mereka akan diperalat untuk mengedarkan barang haram itu di lingkungan sekolah dan rekan-rekan sebayanya. Dilihat dari barang buktinya saja, cukup mencengangkan, ganja seberat 500 gram. Entah apa yang terbersit di benak orangtua mereka. Menyaksikan anak-anak buah hati, dimana orangtua menggantungkan harapan masa depan, harus mengalami hal ini. Tentunya duduk di kursi pesakitan bukanlah harapan idaman orangtua.

Biaya pendidikan yang selangit mereka penuhi. Dengan harapan agar cerahnya masa depan dapat terwujud. Namun apa daya, yang terjadi terjadilah. Belum lagi kelar upaya lembaga pendidikan mencetak mereka menjadi kader bangsa kebanggaan orangtua. Agar mereka memiliki keterampilan mumpuni dan tangguh secara mental spiritual, mereka harus berada di balik jeruji besi.

Salahkah mereka? Jelas salah, kata Ajun Komisaris Besar Muhammad Basri, juru bicara kepolisian setempat. Menurutnya, keempat siswa itu telah tertangkap tangan melanggar pasal 78, 82 dan 85 UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang narkotika. Ancaman hukumannya 4-20 tahun penjara.

“Kasus ini masih kita dalami. Termasuk apakah dilanjutkan pidananya, atau kita kembalikan kepada orangtuanya untuk dibina. Mereka masih sekolah dan belum pernah tersangkut ,” imbuh Bafadal.

Apakah ini semata-mata kesalahan mereka? Banyak kalangan berpendapat bahwa ini adalah potret dari suramnya wajah masa depan pendidikan di negara ini. Ini hanyalah cerminan karut-marutnya sistem pendidikan kita.

“Jangan heran kalo banyak pelajar yang berbuat kriminal. Konsep pendidikan yang ada baru di atas kertas. Nyaris tak ada yang diterapkan pada kenyataannya,” tegas Hasan Basri, Wakil Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat menyikapi kasus ini.

Menurutnya, pendidikan kita lebih ditekankan pada aspek kognitif dengan mengukur prestasi secara formal dan kuantitatif. Mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik yang mestinya lebih utama. Aspek ini terkait dengan pengendalian kualitas perilaku seseorang, Baginya, pengabaian Inilah yang menyebabkan para siswa berusaha mengejar prestasi dan apresiasi dengan segala cara baik positif maupun negatif.

“Ikut tawuran, merokok di sekolah dan membolos menjadi salah satu cara untuk terkenal dan mendapat apresiasi dari teman-temannya,” jelas Hasan seraya mengingatkan bahayanya jika hal ini terus didiamkan dan ditutup-tutupi.

Ada pula pihak yang mengaitkan hal ini dengan biaya pendidikan dan anggaran yang belum mencapai 20 persen seperti diamanatkan konstitusi. Muhidin, salahsatunya. Ia seorang sarjana pendidikan. Awal 2006, Edo, panggilan akrabnya, lulus dengan predikat wisudawan terbaik di kampusnya, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Ia memilih jalan hidup sebagai aktivis Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi. Sebuah lembaga yang acap meneriakkan isu-isu pendidikan murah, kemiskinan, dan lingkungan di Mataram. Sebelumnya, Muhidin sempat menjadi guru sebuah sekolah menengah pertama di pelosok Pulau Lombok bagian utara, Bayan.

Tak tega, katanya saat ditanya kenapa berhenti jadi guru dan wartawan. Biaya pendidikan makin mahal. Akibatnya seolah-olah terjadi pengastaan dalam pendidikan.

“Kalo mau jadi pejabat ya harus bayar mahal, tapi kalo mau cukup terima dengan hanya jadi penjahat, ya murahlah. Sekolah ala kadarnya saja, yang penting formalitas. Kualitas jelas beda dong dengan yang berani bayar mahal,” tutur Edo, sembari terkekeh-kekeh.

Guru tak diperhatikan kesejahteraannya. Akhirnya mencoba-coba bisnis buku dan mencari rejeki di luar sekolah. Dampaknya murid kurang diperhatikan perilakunya, apakah ada yang menyimpang atau tidak.

“Pokoknya selama murid itu tidak membolos, tidak banyak bicara, prestasi belajar cukup memuaskan, para guru sudah senang. Tidak mau pusing dengan hal-hal yang terjadi di luar sekolah, yang penting selama di sekolah tidak ada masalah. Soalnya kita sendiri sudah cukup pusing dengan masalah dapur,” ungkap Edo penuh semangat menceritakan pengalamannya.

Benarkah demikian? Apa yang disampaikan Faisal, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Mataram, bisa sedikit memberi gambaran.

Saat didatangi wartawan, Kepala sekolah kejuruan teknik tempat keempat siswa itu menuntut ilmu menyambut dengan ramah. Walau mengaku cukup sibuk, ia tak keberatan menerima kami, menutup laptopnya dan mempersilakan kami duduk. Sama sekali tak menduga hari itu wartawan datang ke ruang kerjanya yang lapang dan dilengkapi pendingin itu bakal membawa kabar yang mengejutkan. Sigit, wartawan Harian Patroli, tak sabar. Belum lagi Faisal duduk, ia sudah bertanya.

"Bagaimana tanggapannya pak, terkait penangkapan empat siswa sekolah ini saat pesta ganja?" tanya Sigit tanpa basa-basi.

“Masya Allah! Saya baru dengar ini, kapan kejadiannya?” Faisal terperanjat.

Pria ramah ini tak mampu berkata-kata lagi. Tangannya gemetar. Gelas-gelas air mineral yang akan disuguhkan pada kami pun nyaris bergulingan di meja. Ia segera duduk. Mencoba menenangkan diri. Setelah mendengarkan cerita kami, ia bergegas memanggil wakilnya yang menangani kesiswaan. Ingin memastikan para siswa itu benar terdaftar sebagai muridnya.

Ia mengaku tak kurang-kurang memberi wejangan kepada para siswa. Razia pun berulangkali dilakukannya. Ia berjanji akan memberi sanksi tegas. Kalau perlu dipecat dari sekolah ini, tandasnya.

“Kemampuan kami hanya sebatas jam sekolah, kami tak sanggup mengawasi siswa di luar jam itu, makanya setiap rapat komite, kami ajak para orang tua untuk lebih memperhatikan putra-putrinya,” tuturnya.

Faisal dan wakilnya bahkan tak tahu penangkapan dilakukan saat para siswa itu seharusnya masih dalam pengawasan sekolah. Hari belum terlalu siang saat petugas kepolisian menggerebek mereka. Baru pukul 11.30 wita.

Tak beda jauh dengan Faisal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Lalu Syafii, juga mengaku kaget dan bingung. Ia akan segera memanggil dan minta penjelasan Faisal. Agar bisa segera bersikap atas peristiwa yang menurutnya memalukan itu.

Hari itu keempat pelajar tersebut telah berstatus tersangka. Namun belum memastikan akan melanjutkannya hingga pengadilan. Bafadal telah menjelaskannya. Sehari kemudian, pihak sekolah memastikan memecat dan mengembalikan mereka pada orangtua. Faisal mengaku telah melaporkan langkah yang diambilnya itu kepada dinas pendidikan.

Tak berselang lama, Dinas Pendidikan juga melakukan evaluasi. Hasilnya, Faisal diganti. Padahal pihak kepolisian saja masih menimbang langkah yang tepat agar tidak memupus masa depan para pelajar itu.

Sebuah langkah cepat. Apakah tepat? Tak jelas. Sama tak jelasnya dengan apakah kasus ini semata-mata sebuah kekhilafan yang bisa terjadi dan menimpa siapapun. Ataukah dampak dari sistem pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk ‘nyandu belajar’? Sehingga ketika mereka dihadapkan pada berbagai keterbatasan, akhirnya banting setir untuk belajar ‘nyandu’ saja. Auk ah! Gelap!

Mewaspadai Peran Militer dalam Politik

2008-03-18T11:03:00.000-07:00

oleh: Khairul Fahmi

Pemilihan Umum 2009 yang akan memilih wakil rakyat (DPR dan DPD) serta Presiden dan Wakil Presiden telah semakin dekat. Namun ternyata kita masih berkutat terus pada perdebatan tentang adakah tempat bagi peran politik militer. Perdebatan memang tak harus berakhir begitu saja. Ini akan senantiasa menjadi wacana menarik untuk dikaji para ahli, baik ahli hukum, politik, sejarah maupun militer.

Apalagi bila melihat ternyata banyak peran dalam sistem politik kita masih dimainkan oleh orang-orang dengan latar belakang militer, baik aktif maupun yang telah purnawira. Mulai dari lembaga legislatif, posisi strategis di pemerintahan hingga partai politik.

Bursa calon pemimpin baik di tingkat nasional maupun daerah juga diwarnai calon-calon dari kalangan militer. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah politisi sipil kita telah gagal? Tidakkah peran politik militer itu merupakan suatu bentuk intervensi? Dan apakah yang menyebabkan militer tertarik melakukan intervensi politik?

Setidaknya kita perlu jawaban atas pertanyaan terakhir. ini tentu sangat perlu dipahami dan diperhatikan masyarakat luas. Sebagai pesan moral dan harapan kepada kita semua khususnya para politisi wakil rakyat, partai politik dan pemerintahan nantinya. Untuk dapat mewaspadai dan senantiasa berupaya agar tidak timbul kondisi-kondisi yang menyebabkan militer melakukan intervensi ke dalam wilayah politik.

Dapat dimaklumi bila ada pendapat yang menyatakan bahwa kadangkala para pendukung demokrasi dihadapkan pada pilihan yang sulit ketika menyambut baik intervensi militer dalam politik dalam rangka pengembalian kondisi tertib dalam kehidupan politik. Namun dalam pemahaman yang lebih luas akan tampak, sebenarnya intervensi militer dalam politik merupakan batu sandungan yang amat mengancam perkembangan politik menuju arah yang demokratis.

Kebanyakan intervensi hingga pengambilalihan kekuasaan oleh militer di dunia, terbentuk tidaklah berawal dari semata-mata kepentingan atau ambisi pribadi untuk berkuasa. Namun karena alasan-alasan yang serupa dengan mengapa orang dimanapun berada menginginkan kekuasaan politik. Yaitu untuk meningkatkan kemampuan sektor publik. Untuk memecahkan masalah-masalah bangsa yang berkepanjangan dan kronis. Atau gamblangnya, agar terdapat kestabilan politik yang dapat membawa terciptanya kemakmuran ekonomi dan ketertiban sosial.

Lantas muncul pertanyaan, sampai seberapa jauh militer melakukan intervensi atau mengambilalih kekuasaan? Efektifkah upaya-upaya yang diambil dalam mewujudkan argumen-argumen tadi?

Pengalaman Soeharto, seorang Jendral mantan panglima Kostrad dapat menjadi pelajaran. Ia mendapat kekuasaannya sebagai pemimpin setelah terjadinya suatu konflik politik berdarah. Soeharto kemudian menanggalkan status militernya untuk dipilih kurang lebih ‘secara demokratis’ sebagai kepala pemerintahan orde konstitusional baru yang dibuatnya dan berkuasa hingga 32 tahun. Namun ia kemudian tumbang oleh kekuatan rakyat, yang diperkuat oleh (diakui atau tidak) adanya perpecahan dalam tubuh militer yang menopangnya. Selain adanya kelompok di sekitarnya yang melakukan insubordinasi, ingin berkuasa, serta adanya pengaruh asing.

Rezim ini mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat merupakan keberhasilannya. Padahal sebenarnya yang terjadi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti kekayaan sumber daya alam dan bahan baku strategis. Bahkan rezim ini justru memiliki andil cukup besar sehingga negara kita dilanda krisis moral dan ekonomi yang parah dengan perilaku koruptifnya.

Disini tampak adanya keengganan untuk mengembalikan kekuasaan kepada pejabat-pejabat sipil. Dengan mengasumsikan bahwa keadaan yang sama yang menyebabkan rezim tersebut pertama kali melakukan intervensi masih tetap ada. Kekuasaan memang tidak dapat dipercayakan kepada pihak sipil sebelum stabilitas terjamin. Hal ini tentu lambat laun memunculkan ketidakpuasan dan keresahan. Ujung-ujungnya rezimpun berakhir seperti pada permulaannya. Melalui suatu peralihan kekuasaan yang abnormal.

Bila kita cermati peranan militer dalam politik di banyak negara dunia ketiga, terdapat beberapa sebab yang dapat menjadi alasan bagi intervensi militer dalam politik suatu negara antara lain :

1. Jatuhnya kewibawaan pemerintah atau partai politik yang berkuasa, menyebabkan rezim makin banyak menggunakan paksaan untuk memelihara ketertiban dan untuk menekankan perlunya persatuan nasional dalam menghadapi krisis, yang selanjutnya menyebabkan penindasan terhadap perbedaan pendapat.

2. Perpecahan antar atau diantara pemimpin-pemimpin politik, menimbulkan keraguan pada pimpinan-pimpinan militer apakah rezim sipil masih mampu memerintah secara efektif.

3. Kecilnya kemungkinan terjadinya intervensi dari luar oleh negara besar atau oleh negara-negara tetangga dalam hal perebutan kekuasaan. Angka pengangguran yang besar sebagai ‘keuntungan’ perdamaian tidak begitu disukai.

4. Pengaruh buruk dari perebutan kekuasaan oleh militer di negara-negara tetangga.

5. Permusuhan sosial dalam negeri, yang paling jelas terjadi di negara-negara yang diperintah oleh suatu kelompok minoritas.

6. Krisis ekonomi, yang menyebabkan terpengaruhnya sektor-sektor layanan publik maupun swasta.

7. Korupsi dan pejabat-pejabat pemerintahan dan partai yang tidak efisien, atau anggapan bahwa pejabat-pejabat sipil berniat menjual bangsanya kepada suatu kelompok asing.

8. Struktur kelas yang sangat ketat, yang menyebabkan dinas militer menjadi satu-satunya saluran yang terbuka untuk orang-orang dari kelas terendah untuk mobilitas vertikal.

9. Kepercayaan yang semakin tebal pada anggota-anggota militer bahwa merekalah satu-satunya kelas sosial yang mempunyai cukup disiplin dan cukup setia kepada modernisasi untuk menarik negara keluar dari tatacaranya yang tradisional.

10. Pengaruh asing, dapat melibatkan perwakilan militer negara asing, pengalaman yang diperoleh dalam perang di negara asing, atau dalam pusat-pusat latihan di luar negeri, atau bantuan asing dalam bentuk peralatan dan senjata.
11. Kekalahan militer dalam konflik dengan negara lain atau menghadapi separatisme, terlebih jika para pemimpin militer yakin bahwa pemerintah sipil telah mengkhianati mereka dengan merundingkan ketentuan-ketentuan perdamaian atau penyelesaian yang tidak menguntungkan atau mengecewakan.

Seluruh atau kombinasi dari sebab-sebab tersebut bisa jadi dapat merupakan hal yang mengesankan ketika disodorkan pada pemerintahan sipil yang terguling. Dan seringkali hal-hal tersebut baru disadari kemudian ketika penyesalan menjadi tidak lagi berguna dan upaya mengembalikan kekuasaan pada pemerintahan sipil yang demokratis, kuat dan berwibawa akan menjadi suatu perjuangan yang berat, lama, dan memakan korban.

Mari sama-sama bercermin, apakah kita bebas dari berbagai indikasi diatas? Atau apakah ada kemiripan dari indikasi-indikasi tadi dengan kondisi kita saat ini?

Pada akhirnya, rakyat tentu berharap elit politik dan pemerintahan yang baru nanti dapat memberi jawaban sukses terhadap tantangan untuk memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar berkembang pesat dan melalui proses yang terbuka, demokratis dan konstitusional. Sebuah perjuangan yang berat dan membutuhkan kerjasama semua pihak tentunya. Selamat bekerja, semoga sukses!

Dilema Intelijen: 'Velox et Exactus' di Alam Demokrasi

2008-03-18T10:57:00.000-07:00

oleh: Khairul Fahmi

Proses demokrasi di sejumlah negara mendorong terbentuknya masyarakat terbuka. Nilai-nilai kemanusiaan, akuntabilitas, dan transparansi yang menjadi cirinya mendorong negara-negara otoriter mereformasi tata kenegaraannya lewat berbagai cara, yaitu reformasi kepolisian, militer, dan intelijen.

Pada pihak lain, demokratisasi berjalan paralel dengan peta dunia yang berubah pascaserangan WTC dan Pentagon di Washington DC, 11 September 2001 (9/11). Disusul bom Bali (12/10/2002), bom Madrid (11/3/2004), bom Kuningan Jakarta (9/9/2004), bom London (7/7/2005), bom Sharm el Sheik Mesir (23/7/2005), bom Bali II (1/10/2005) dan rentetan peledakan bom diberbagai penjuru dunia.

Meski tetap dimungkinkan, apakah terkait dengan gerakan Kelompok Jemaah Islamiyah atau Al Qaeda, perlu digarisbawahi bahwa pihak lain pun kemungkinan dapat melakukan hal yang sama. Pelaku yang bukan berasal dari aliran garis keras pun dapat berlindung di balik suasana ketidakpastian untuk mengatakan siapa pelakunya?

Modus semacam ini adalah tipe psikologi teroris. Mereka kerap memanfaatkan situasi ketidakpastian dan kecemasan masyarakat untuk menyatakan ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil tindakan yang cepat dan responsif.

Dulu, dalam setiap aksi terorisme, terdapat pihak yang mengaku bertanggung jawab, dengan tujuan akan ditempuh proses negosiasi untuk menempati posisi tawar-menawar yang lebih tinggi. Saat ini tidak ada pihak yang mengaku sebab tujuan mereka semata-mata hanya untuk menimbulkan rasa takut dan lebih bersifat jangka panjang.

Ancaman terorisme global ini kemudian memicu respons kebijakan keamanan nasional yang variatif di sejumlah negara, khususnya dalam mendefinisi ulang prioritas ancaman keamanan. Konsekuensinya adalah mengubah strategi pertahanan dan keamanan nasional.

Sebelum 9/11, berlaku diktum konvensional, serangan terhadap keamanan nasional lebih banyak disebabkan ancaman negara lain. Pasca itu, ancaman ditujukan pada kejahatan terorisme oleh organisasi kriminal internasional dengan skala operasi mikro, menggunakan teknologi canggih dan hasilnya amat menakutkan.

Ancaman ini memerlukan alat antiteror yang efektif, yang biasanya mengandalkan intelijen. Seperti model ancaman modern, intelijen juga bekerja secara rahasia dan kehadirannya tidak dirasakan pada aktivitas publik sehari-hari. Inilah yang menjadi problem baru, terutama dalam kaitan menjaga keseimbangannya dengan demokrasi. Di satu pihak masyarakat demokratis mensyaratkan tata pemerintahan terbuka, transparan, dan akuntabel, di pihak lain karakter operasional intelijen selalu bersifat rahasia dan tertutup.

Mengapa intelijen lambat mendeteksi? Ini dilema demokrasi. Sebagai contoh, sejak pemerintah memperingatkan bahwa akan ada ancaman terorisme, kemudian pemerintah menempatkan aparat keamanan di setiap pojok rumah orang untuk berjaga-jaga, masyarakat tentu tidak mau.

Pemerintah sebagai penyelenggara keamanan nasional secara naluriah akan mengedepankan isu-isu seperti ruang gerak organisasi, kewenangan ekstra, hingga metode kerja khusus. Masyarakat sipil juga secara naluriah akan memunculkan kekhawatiran tentang kewenangan yang meluas, pemberangusan kebebasan sipil, hingga munculnya kembali institusi represif regim otoritarian.

Sistem demokrasi di republik ini juga belum sepenuhnya berjalan akibat loncatannya yang terlalu jauh ke depan, sementara masyarakat belum siap karena tingkat kepatuhan hukum masih rendah. Malah tingkat kepatuhan pada etika sosial sangat memprihatinkan. â€ Ini semua menyebabkan kehidupan berdemokrasi belum bisa dikerjakan sepenuhnya,â€ ungkap Prof Dr Bijah Subijanto, Guru Besar Universitas Pancasila Jakarta.

Dengan demikian, ke depan, yang harus dirancang oleh Badan Intelijen Negara (BIN) adalah strategi yang komprehensif untuk menangani terorisme yang bersifat jangka panjang.

Pusat perhatian meliputi persoalan sosial ekonomi, kultural, menciptakan saling pengertian dalam kehidupan antarwarga, memberikan sentuhan demokrasi, serta kemungkinan mendapatkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, upaya lain sebagai alternatif adalah counter terorism dengan menggunakan sarana hukum, meningkatkan kewaspadaan dalam proses keamanan dalam negeri, dan mempertahankan kesia Dalam suatu sistem demokrasi, distribusi kekuasaan diimbangi dengan upaya untuk mengembangkan kompetensi utama setiap insitusi negara sehingga didapat suatu sistem ketatanegaraan yang efiisien dan efektif.

Lembaga-lembaga intelijen diarahkan untuk memiliki kompetensi utama dalam pembentukan sistem peringatan dini dimana intelijen berperan penuh untuk mengumpulkan informasi, menelaah data, menilai data, serta memberikan alternatif-alternatif strategi penindakan bagi Presiden.

Kompetensi utama dari intelijen adalah memberikan asupan data yang akurat bagi Presiden untuk mengeksekusi suatu kebijakan di bidang keamanan nasional. Dengan demikian, intelijen bertindak sebagai penyedia data, dan Presiden merupakan ultimate user.

Intelijen harus dapat berperan sebagai pemberi peringatan dini bagi presiden untuk menghindari terjadinya kejutan-kejutan strategik, operasional, maupun taktikal (strategic, operational, and tactical surprises) di bidang keamanan nasional.

Kompetensi utama tersebut tidak menuntut dikembangkannya kemampuan intelijen untuk melakukan operasi pencegahan kejahatan maupun penindakan hukum. Fungsi intelijen harus secara tegas terpisah dengan fungsi penegakan hukum. Intelijen [dalam negeri] merupakan bagian dari sistem peringatan dini yang tidak memiliki kewenangan penindakan.

Fungsi penegakan hukum tetap dipegang oleh aparat yustisi (antara lain POLRI dan Kejaksaaan Agung) dan fungsi ini tidak dapat dialihkan ke aparat intelijen. Kebutuhan operasional aparat intelijen untuk melakukan penindakan dini ditengarai dengan pembentukan mekanisme koordinasi kerja yang lebih efektif, bukan dengan memberikan kewenangan ekstra di bidang penegakan hukum bagi aparat intelijen.

Kompetensi utama intelijen untuk mengembangkan sistem peringatan dini diperkuat dengan pemberian hak-hak khusus untuk melindungi organisasi, fasilitas, pegawai, agen, serta metode kerja lembaga intelijen. Hak-hak khusus ini diberikan oleh negara sehingga memungkinkan beberapa kegiatan intelijen dikeluarkan dari ruang publik.

Namun, hak-hak khusus ini bisa ditangguhkan oleh negara jika kegiatan intelijen yang dilakukan nyata-nyata membahayakan perkembangan masyarakat demokratik bebas dan terbuka (open and free democratic society).

Jika atas nama keamanan nasional, aparat intelijen melakukan kegiatan yang mengancam sendi-sendi demokrasi, maka negara (biasanya dilakukan oleh parlemen) menangguhkan hak-hak khusus tersebut dan meminta pertanggung-jawaban politik dari pimpinan lembaga intelijen.

Bagaimanapun, negara membutuhkan intelijen yang efektif demi kepentingan keamanan nasional, sambil terus menjaganya akuntabel dalam kerangka demokrasi dan rule of law. Karena itu, guna mencegah salah guna (misuse) intelijen negara oleh rezim yang berkuasa, RUU ini diperlukan. Mengapa?

Pertama, hingga kini belum ada hukum yang memadai tentang intelijen negara, setidaknya ketentuan setingkat undang-undang. Yang ada hanya keputusan presiden, isinya terlalu umum, baik dalam mendefinisikan wewenang dan tugas intelijen negara maupun mekanisme kontrol saat intelijen negara bertugas. Di mana pun, intelijen negara selalu diberi special power seperti surveilance, membuka surat-surat seseorang tanpa izin, penggunaan identitas palsu (cover name), merekam pembicaraan, sampai operasi clandestine. Jika kewenangan khusus ini tidak diatur secara jelas, peluang penyimpangan menjadi terbuka.

Kedua, pada era Orde Baru, selama sekitar 30 tahun, intelijen telah digunakan sebagai mesin kekuasaan penguasa, mengintervensi kebebasan sipil dan politik warga negara atas nama doktrin stabilitas dan keamanan nasional. Selama itu banyak aktivis mahasiswa, parpol, hingga LSM yang kritis terhadap rezim penguasa yang dituduh sebagai musuh negara, diawasi bahkan dieliminasi.

Di era terbuka, para aktivis bebas bergerak tanpa dibayangi ketakutan intelijen. Di era transisi politik menuju demokrasi, residu pola pikir dan aktivitas seperti itu masih terasa. Hapusnya residu memerlukan perubahan mendasar dalam paradigma intelijen.

Dari dua pertimbangan itu, diharapkan intelijen negara memerankan dan menempatkan diri secara tepat pada konteks tantangan atau ancaman keamanan terkini. Bukan karena meningkatnya problem keamanan dalam negeri, tetapi juga karena peta keamanan dunia yang berubah.

RUU Intelijen Negara harus mampu menjawab pertanyaan seputar standar dan fungsi intelijen yang ideal. Pertanyaan ini mencakup patokan normatif apa yang bisa membatasi kerja intelijen, institusionalisasi pengaturan kerja intelijen, pertanggungjawaban fungsi intelijen, hingga bagaimana negara menyediakan mekanis reparasi atas dampak kelalaian kerja intelijen.

Karena itu, ramuan kombinasi faktor-faktor itu secara komposisional harus tepat dirumuskan dalam RUU Intelijen Negara. Pentingnya demokrasi, kebebasan sipil, dan rule of law perlu terus diingatkan.

Memberikan rasa aman bagi masyarakat bisa dilakukan dengan dialog interkultural meski perlu proses panjang hingga bertahun-tahun.

Selain itu, dapat dilakukan kegiatan pendekatan secara keagamaan. Kegiatan itu dipandang perlu agar umat tak menafsirkan sesuatu hanya secara tekstual, yang buntutnya memunculkan kaum militan yang melakukan segala sesuatu dengan dalih menjalankan perintah Tuhan, tetapi pada akhirnya menimbulkan banyak konsekuensi, termasuk jatuhnya korban tidak berdosa.

Yang memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut bukanlah polisi, politisi, atau panglima, melainkan tokoh agama dan opinion leader di tingkat lokal. Ini terutama untuk memberikan pemahaman bahwa penggunaan kekerasan bukan cara yang baik guna mencapai tujuan politik.